LRT dan MRT di 5 Kota Segera Dibangun, Bukan dari APBN atau Utang

Kompas.com - 04/03/2021, 08:41 WIB
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninjau proyek elevated double track di Stasiun Medan, Rabu (17/1/2018) KOMPAS.com/Yoga Hastyadi WidiartantoMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meninjau proyek elevated double track di Stasiun Medan, Rabu (17/1/2018)


JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah terus menggenjot sejumlah proyek infrastuktur dalam beberapa tahun ke depan, termasuk di sektor transportasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan sejumlah bocoran proyek baru berupa LRT dan MRT di 5 kota. Ia menyebut, proyek-proyek ini merupakan bagian dari sejumlah infrastruktur transportasi yang perlu dibangun dan tidak bisa mengandalkan APBN murni.

Dikatakan, LRT dan MRT direncanakan akan dibangun di Bali, Medan, Bandung, Makassar, dan Surabaya.

Selain di subsektor perkeretaapian, ada pula rencana membangun Pelabuhan Garonggong Sulsel, Pelabuhan Baru di Ambon dan Palembang, Bandara Singkawang, Bandara Fakfak dan Manokwari di Papua, Bandara Mentawai, dan Sea Planedi Bandaneira.

Terbentuknya Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang terwujud dengan nama Indonesia Investment Authority (INA), membuka peluang proyek-proyek itu dibangun tanpa mengandalkan APBN atau utang.

“Untuk merespons peluang ini. Saya meminta jajaran Kemenhub untuk mengenal dan mempelajari SWF lebih dalam untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia,” kata Budi Karya dalam Webinar bertema “Peluang Pendanaan SWF untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia” di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sri Mulyani soal Pegawai Ditjen Pajak Terlibat Suap: Ini Jelas Pengkhianatan!

Ia menilai, pendanaan pembangunan infrastruktur transportasi melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. SWF menjadi alternatif pendanaan di luar APBN yang terbatas.

“Kami mengapresiasi terbentuknya SWF Indonesia yaitu Indonesia Investment Authority (INA),” katanya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur termasuk transportasi masih menjadi prioritas pemerintah. Namun demikian, kebutuhan pembiayaannya tidak bisa hanya mengandalkan APBN.

Oleh karenanya, alternatif skema pendanaan pembangunan infrastruktur seperti SWF ini sangat diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada APBN.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.