Pemerintah Buka Kemungkinan Ada Penyesuaian Tarif Listrik

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak menutup kemungkinan akan menyesuaikan tarif tenaga listrik ada periode-periode mendatang.

Hal tersebut diakibatkan terus bergeraknya realisasi indikator-indikator makro penentu tarif tenaga listrik yang terdiri dari kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price), inflasi, dan harga patokan batu bara (HPB).

"Ke depan dimungkinkan tarif tenaga listrik dapat mengalami perubahan melihat perkembangan ICP, kurs, inflasi, dan HPB," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi dalam keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).

Baca juga: Ini Tarif Listrik PLN Periode April-Juni 2021

Pada November 2020 hingga Januari 2021, yang merupakan periode penentu tarif tenaga listrik kuartal II-2021, terjadi perubahan terhadap semua indikator makro.

Kementerian ESDM mencatat, pada sejak November tahun lalu hingga Januari 2021 realisasi kurs sebesar Rp 14.157,27 per dollar AS, ICP sebesar 47,21 dollar AS per barrel, tingkat inflasi sebesar 0,33 persen, dan HPB sebesar Rp 762,84 per kg.

Dengan realisasi tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2020, maka seharusnya tarif tenaga listrik periode April sampai Juni 2021 mengalami penyesuaian.

Namun, Kementerian ESDM memutuskan untuk menetapkan tarif tenaga listrik kuartal II-2021 sama dengan kuartal pertama tahun ini, atau tidak mengalami kenaikan.

Baca juga: Sri Mulyani Dekati Dubes Jepang demi Investasi Mobil Listrik

Agung pun berharap, PLN dapat dapat terus meningkatkan efisiensi operasional sehingga biaya pokok penyediaan (BPP) tenaga listrik per kWh dapat diupayakan turun.

"Atau minimal tetap dari periode sebelumnya," kata Agung.

"Tidak naiknya besaran tarif tenaga listrik ini tentunya memberikan kepastian pada berbagai kelompok masyarakat dan menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas dan pemulihan ekonomi nasional," ucap dia.