Dorong Kompetisi Sehat, Pemerintah Diminta Susun Regulasi E-Commerce

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkembangan e-commerce di Indonesia yang sangat pesat akhir-akhir ini menimbulkan masalah baru, yakni memunculkan persaingan yang tidak sehat antar-penjual.

Hal itu tecermin dari banjirnya produk impor lewat e-commerce dengan harga jual yang sangat rendah hingga mematikan pelaku usaha dalam negeri.

Pemerintah menyebutnya skema predatory pricing, yaitu strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah sehingga menarik pembeli. Tujuannya untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha lain masuk ke pasar yang sama.

Baca juga: 4 Tips Laris Jualan Online di Platform E-commerce

Peneliti Center for Innovation and Digital Economy Indef, Media Wahyudi Aska mengatakan, pemerintah memang perlu segera membuat regulasi yang mendukung perdagangan sehat di e-commerce. Persoalan e-commerce ini dihadapi hampir seluruh negara di dunia.

"Terkait predatory pricing ini mungkin saja terjadi, yakni ketika investor memaksa vendor, dan ini secara legal, untuk menentukan harga dan menutup pesaing mereka," ujar Media dalam webinar Indef, Senin (8/3/2021).

Ia mengatakan, praktik predatory pricing di e-commerce memang sulit untuk dibuktikan dan diperlukan studi lanjut. Namun, menurut Media, banyak e-commerce di dunia yang memang seringkali melakukan monopoli.

Dia mencontohkan, salah satu e-commerce terbesar di dunia, Amazon pun melakukan monopoli perdagangan di Eropa hingga mengalami gugatan. Amazon dinilai melakukan serangkaian kebijakan untuk menghambat kompetitor masuk ke dalam pasar mereka.

“Platform-platform besar bahkan membuat produk sendiri dan mematikan produk lokal, kadang tidak memunculkan suatu produk di platformnya, serta menentukan barrier-barrier tertentu sehingga menimbulkan monopoli," paparnya.

Baca juga: Unicorn E-Commerce Bakal IPO Tahun Ini, Begini Persiapan BEI

Hal itulah yang perlu segera diantisipasi oleh pemerintah. Ia bilang, teknologi berkembangan sangat pesat dan regulasi harus mampu mengikutinya agar perdagangan yang berbasis daring pun bisa terjadi secara kompetitif.

"Saya kira ini yang harus segera direspon pemerintah. Kebijakan adalah hal yang perlu diterapkan pemerintah supaya monopoli tidak terjadi," imbuhnya.

Ia menegaskan, kompetisi yang sehat pada pasar e-commerce perlu dijaga, jangan sampai hanya platform-platform tertentu yang menguasai pasar dengan porsi yang signifikan.

Menurutnya saat ini produk impor lewat e-commerce yang masuk ke Indonesia hampir 100 persen berasal dari China. Hal itu sejalan dengan sebagian kepemilikan saham dua e-commerce besar di Indonesia yang memang dimiliki China.