PPKM Mikro Diperpanjang 2 Pekan, Pegawai BUMN dan PNS Dilarang ke Luar Kota

Kompas.com - 08/03/2021, 19:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima 11 perwakilan penerima Kartu Prakerja dari seluruh Indonesia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (15/12/2020).
DOK. Humas Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menerima 11 perwakilan penerima Kartu Prakerja dari seluruh Indonesia di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (15/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro selama dua pekan, yakni mulai tanggal 9 Maret hingga 22 Maret 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pun mengatakan, selama periode tersebut, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, serta pegawai BUMN dan BUMD dilarang bepergian ke luar kota.

Kebijakan tersebut juga berlaku selama periode libur Isra' Miraj serta Hari Raya Nyepi pada tanggal 11 Maret dan 14 Maret 2020 mendatang.

Baca juga: Terus Diperpanjang, Kapan PPKM Mikro Berakhir?

"Selanjutnya kebijakan pelarangan bepergian ke luar daerah bagi ASN, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD terkait liburan Isra' Miraj dan Hari Raya Nyepi pada 10 hingga 14 Maret 2021 mendatang," ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8/3/2021).

Selain itu, ia juga mengimbau agar pegawai swasta juga tidak melakukan kegiatan ke luar daerah.

Airlangga pun mengatakan, pada periode PPKM mikro kali ini, pemerintah mulai mengizinkan pembukaan fasilitas umum dengan kapasitas maksimal sebesar 50 persen.

"Hal itu diberlakukan dengan baik peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan pada prinsipnya ini fasilitas umum yang berbasis komunitas," jelas dia.

Untuk diketahui, pemerintah menambah tiga wilayah dalam penerapan PPKM mikro kali ini, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Baca juga: PPKM Mikro Diberlakukan, Pemerintah Gratiskan Rapid Tes Antigen di Tingkat Desa

Sebelumnya, penerapan PPKM mikro hanya berlaku untuk seluruh wilayah di Jawa dan Bali.

Keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan terjadinya peningkatan junlah kasus di ketiga wilayah tersebut lebih besar dibandingkan dengan nasional.

"Peningkatan pengendalian Covid-19 di tingkat nasional, perluasan PPKM mikro di provinsi lain di luar Jawa dan Bali, ada tiga provinsi yang diikutkan karena ada kenaikan aksus signfikan dan perlu perhatian lebih lanjut, yakni di Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan," ujar Airlangga.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X