Soroti Rencana Impor Beras 1 Juta Ton, Ketua Komisi IV: Rasanya Stok Nasional Sudah Cukup...

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perum Bulog melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI terkait ketersediaan pangan nasional, serta membahas program dan isu yang berkembang di sektor pertanian.

Dalam rapat yang dihadiri jajaran Eselon I Kementan dan Direktur Utama Bulog Budi Waseso itu, Komisi IV menyoroti produksi beras nasional dan rencana impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Sudin mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) potensi produksi padi sepanjang Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).

Baca juga: Kejengkelan Luhut Tahu Pejabat Pertamina Masih Gemar Impor Pipa

Angka itu naik 26,88 persen atau 5,37 juta ton GKG dibandingkan periode sama di 2020 sebesar 19,99 juta ton GKG.

Jika dikonversikan, maka protensi produksi beras sepanjang Januari-April 2021 mencapai 14,54 juta ton, naik 26,84 persen atau 3,08 juta ton dari periode sama di tahun lalu yang sebesar 11,46 juta ton.

"Jadi berdasarkan data itu rasanya stok nasional sudah cukup, jadi apa barometernya?," ujar Sudin dalam rapat, Senin (15/3/2021).

Namun, lanjut dia, jika pada akhirnya pemerintah memutuskan kebijakan untuk impor beras maka data produksi dalam negeri menjadi dipertanyakan. Sudin pun menegaskan penting untuk Kementan memiliki data yang valid terkait produksi beras nasional.

Baca juga: Jeritan Petani: Harga Gabah Lagi Murah, Kok Impor Beras

Selain itu, kemampuan kapasitas gudang Bulog juga menjadi menjadi sorotan, sebab harus menyerap produksi petani lokal di tengah masa panen raya, tetapi juga harus menyimpan beras impor bila tetap direalisasikan.

"Apakah kapasitas gudang Bulog sudah mencukupi? Mengingat penyerapan beras yang dilakukan Bulog tidak sertai dengan tugas penyaluran," ungkapnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan, kebijakan mengenai importasi beras harus pula memastikan kemampuan gudang Bulog, agar beras tersebut pada akhirnya bisa optimal dimanfaatkan dan bukan malah jadi sia-sia.

"Bulog kalau disuruh beli, beli, beli, nanti taronya dimana, nanti kalau penyimpanannya enggak bagus dan bulukan yang kena Bulog lagi. Ini butuh penjelasan dan klarifikasi dari Bulog," ucap Sudin.

Baca juga: Jokowi Mau RI Swasembada Garam di 2015, tetapi sampai 2021 Masih Impor