Mulai 25 April, Pemerintah Setop Visa dan Izin Tinggal WNA dari India

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyetop sementara pembuatan visa dan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) dari India mulai Minggu, 25 April 2021.

Penyetopan dilakukan karena terjadi gelombang ketiga varian baru kasus Covid-19 di India. Kasus aktif negara itu mencapai 15 juta kasus dengan peningkatan lebih dari 300.000 kasus per hari.

"Berdasarkan hasil pencermatan tersebut, pemerintah memutuskan untuk menghentikan pemberian visa bagi orang asing yang pernah tinggal dan atau mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari," kata Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers, Jumat (23/4/2021).

Airlangga menuturkan, pembuatan maupun perpanjangan visa dan izin tinggal dinyatakan tertutup, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020.

Baca juga: Kengerian Covid-19 di India, Pasangan Pengantin Baru Dikremasi Bersama Ratusan Korban Meninggal Lain

Keputusan juga mengacu pada tindakan beberapa negara yang sudah melarang masuknya WNA dari India lebih dulu.

Beberapa negara yang melakukan pembatasan tersebut antara lain Hong Kong, Selandia Baru, Paskistan, Arab Saudi, Inggris, Singapura, dan Kanada.

"Dan kebijakan mulai berlaku hari minggu, 25 April 2021. Peraturan ini sifatnya sementara dan terus dikaji," ucap Airlangga.

Kendati demikian, pemerintah memberikan pengecualian kepada para Warga Negara Indonesia (WNI) yang pernah menetap atau mengunjungi India dalam kurun waktu 14 hari terakhir.

Bedanya, WNI tersebut harus menjalani masa karantina dan menjalani protokol kesehatan lebih ketat. Airlangga bilang, WNI yang datang dari India harus menjalani karantina selama 14 hari di hotel khusus.

Baca juga: Karyawan Kontrak dan Outsourcing Bisa Dapat KPR Murah, Ini Syaratnya

"Kemudian PCR maksimum 2×24 jam sebelum keberangkatan, hari pertama kedatangan, dan hari ke-13 pasca karantina," jelas dia.

Adapun pengetatan protokol ini dilakukan di semua moda transportasi, mulai dari darat, laut, dan udara. Ketentuan lebih lanjut bakal diatur dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM maupun lembaga terkait lainnya.

"Titik yang dibuka (bandara) Soetta, Juanda, Kualanamu, Sam Ratulangi. Titik laut adalah Batam, Tanjung Pinang, dan Dumai. Sementara batas darat adalah Entikong, Nunukan, dan Malinau," pungkas Airlangga.

Baca juga: Angkasa Pura II Ketatkan Prosedur Kedatangan Penumpang Internasional, Termasuk India