Firdaus Putra, HC
Direktur Kopkun Institute

Inovator koperasi, startup founder, Komite Eksekutif Indonesian Consortium for Cooperatives Innovation (ICCI), Direktur Kopkun Institute, Chief Operating Officer Kopkun Group, dan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Unsoed.

Darurat Lembaga Penjamin Simpanan bagi Koperasi

Kompas.com - 14/06/2021, 11:11 WIB
Ilustrasi rupiah Shutterstock/MelimeyIlustrasi rupiah

KONTEN “Kisah Sedih Anggota Koperasi Sejahtera Bersama” yang dirilis Ade Armando viral (12/06). Hanya dalam waktu sebentar, videonya sudah ditonton lebih dari 104.000 kali di Youtube.

Konten video itu mengulas masalah yang menjerat salah satu koperasi besar di Indonesia, KSP Sejahtera Bersama (SB), yang sedang mengalami gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dalam videonya, Ade Armando menengarai pengurus/pengelola keliru membuat keputusan investasi dan kas yang terbatas. Sebabnya, beberapa kreditur tak bisa menarik dananya di awal pandemi. Ade menduga masalah likuiditas sudah terjadi lama sebelum pandemi, yang kemudian meledak di bulan April 2020 lalu.

Kaprah diketahui, pandemi 2020 telah meluluhlantakkan semua sektor ekonomi. Mulai sektor keuangan sampai sektor riil. Hanya satu sektor yang mengalami dampak positifnya, sektor digital.

Kesulitan likuiditas dialami banyak pelaku bisnis. Apa-apa yang sudah direncanakan, kapan uang keluar dan kapan masuk, menjadi berantakan. Bermula dari masyarakat yang mengalami paceklik, merembet ke sektor formal lainnya.

Baca juga: Mengenal Koperasi, Mulai dari Pengertian, Jenis Hingga Tujuannya

PKPU KSP SB

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pengadilan niaga telah memutus perkara PKPU KSP SB dan meloloskan proposal damai antara KSP SB dengan semua kreditur. Dikabarkan KSP SB berkomitmen melunasi semua kewajiban terhitung sejak Juli 2021 sampai dengan Desember 2025 mendatang dalam 10 kali termin waktu, totalnya sebesar 8,4 trilyun rupiah (Kontan.co.id, 1/11/2020).

Selama PKPU itu, KSP SB masih bisa beroperasi sebagaimana biasanya. Ternyata UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur demikian, pasal 225. Itu yang membedakan bila dinyatakan pailit, yang mengharuskan berhenti operasional dan melikuidasi kekayaan untuk mengembalikan utangnya.

Boleh jadi itulah yang membuat Kementerian Koperasi sampai sekarang tidak mencabut izin operasionalnya. Sehingga dikabarkan per 2020 KSP SB mengalami pertumbuhan anggota sebesar empat persen.

Baru beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 7 Juni 2021, KSP SB dikabarkan telah melaksanakan Rapat Anggota ke-XVI dengan yang mengangkat tema “Reborn dan Rebound”. Pengurus menyatakan masih optimistis melihat masa depan koperasi dengan anggota sebanyak 181 ribu yang tersebar di berbagai provinsi.

Baca juga: Pemerintah Minta Koperasi Simpan Pinjam Lakukan Diversifikasi Usaha, Ini Tujuannya

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.