Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejak 2008, Pemerintah Sudah Terbitkan Sukuk Hampir Rp 2.000 Triliun

Kompas.com - 15/07/2021, 11:22 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah menerbitkan sukuk atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.810,02 triliun hingga Juni 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, jumlah itu merupakan akumulasi dari penerbitan SBSN sejak tahun 2008 silam. Totalnya setara 124,49 miliar dollar AS.

"Outstanding pada Juli 2021 adalah mencapai Rp 1.075,83 triliun atau ekuivalen 73,99 miliar dollar AS. Ini merepresentasikan 19 persen dari total outstanding SBN secara keseluruhan," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Internasional KNEKS secara daring, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Lelang Sukuk Negara, Pemerintah Kantongi Rp 12,5 Triliun

Sri Mulyani menyebut, sukuk menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang jumlahnya signifikan. Sukuk negara menjadi instrumen yang sangat stabil dan dipercaya oleh investor dalam hingga luar negeri.

Tak heran, volume sukuk yang semula hanya Rp 4,7 triliun pada tahun 2008 telah mencapai Rp 360 T tahun 2020. Bila dibandingkan dengan penerbitan SBN, sukuk negara berkontribusi 20-30 persen dari penerbitan SBN setiap tahun.

"Jadi sukuk negara berperan menciptakan pendalaman pasar, memperluas basis investor dan menciptakan edukasi dan investasi yang aman. Dari tahun ke tahun sukuk negara terus berkembang dan terus memainkan peranan yang penting dalam pembiayaan APBN," ungkap Sri Mulyani.

Lebih lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, pihaknya bakal terus mengembangkan pendalaman pasar, termasuk dengan instrumen sukuk.

Pasalnya, aset sukuk korporasi dan reksa dana syariah masih rendah. Pada tanggal 25 Juni, posisi outstanding sukuk korporasi hanya mencapai Rp 32,54 triliun dengan market share sebesar 7,44 persen.

Baca juga: Garuda Indonesia Kembali Tunda Bayar Bunga Utang Sukuk Global

Begitu pula dengan reksa dana syariah yang nilai nominalnya Rp 39,75 triliun dengan market share sekitar 7,28 persen.

"Komitmen pemerintah sangat kuat untuk mengembangkan pasar modal syariah dengan meningkatkan kedalaman dan likuiditas sektor keuangan syariah. Penerbitan surat berharga syariah negara atau sukuk negara merupakan salah satu manifestasinya," pungkas Ani.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Whats New
Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Whats New
Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+