Libur Idul Adha, Kemenhub Batasi Penumpang Transportasi Laut

Kompas.com - 19/07/2021, 19:56 WIB
KMP Komodo berlayar menuju Pulau Rinca saat peluncurannya di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/12/2018). Kapal wisata berkapasitas 80 orang dengan kecepatan 9 knot tersebut sebagai alternatif moda transportasi laut bagi masyarakat Labuan Bajo maupun wisatawan menuju Pulau Komodo, yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara. ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSOKMP Komodo berlayar menuju Pulau Rinca saat peluncurannya di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/12/2018). Kapal wisata berkapasitas 80 orang dengan kecepatan 9 knot tersebut sebagai alternatif moda transportasi laut bagi masyarakat Labuan Bajo maupun wisatawan menuju Pulau Komodo, yang menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan domestik maupun mancanegara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan terbaru terkait perjalanan orang menggunakan transportasi laut di masa libur Idul Adha 1442 H.

Kebijakan terbaru ini berlaku sepanjang 19-25 Juli 2021.

Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 44 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Baca juga: Libur Idul Adha, Kemenhub Perketat Syarat Perjalanan Transportasi Darat

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo mengatakan, kebijakan ini sejalan dengan aturan yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Covid-19.

Tujuannya untuk melakukan pembatasan pelaku perjalanan dalam negeri selama hari raya Idul Adha.

"Seluruh pelaku perjalanan penumpang dalam negeri dengan kapal laut dibatasi untuk sementara kecuali pekerja sektor esensial dan kritikal," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Senin (19/7/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski diperbolehkan melakukan perjalanan, pekerja sketor esensial dan kritikal wajib membawa Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) serta surat tugas berstempel/cap basah atau tanda tangan elektronik.

Selain itu, pengeculian juga diberikan bagi penumpang dengan keperluan mendesak yaitu pasien sakit keras, ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang, kepentingan persalinan yang didampingi oleh maksimal 2 orang, atau pengantar jenazah non Covid-19 dengan maksimal 5 orang.

Baca juga: Sambut Idul Adha, Telkom Salurkan 868 Ekor Hewan Kurban

Namun, penumpang dengan keperluan mendesak harus memiliki surat keterangan perjalanan antara lain surat rujukan dari rumah sakit atau daerah setempat dan surat keterangan kematian.

"Sertifikat vaksin minimal dosis pertama tetap menjadi persyaratan untuk pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali. Ketentuan menunjukkan kartu vaksinasi ini dikecualikan bagi kendaraan pelayanan distribusi logistik dan penumpang dengan keperluan mendesak," jelas Agus.

Bagi pelaku perjalanan dari dan ke Pulau Jawa-Bali selain wajib menunjukkan kartu vaksin juga harus memiliki surat keterangan negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimal 2x24 jam, atau swab antigen dengan sampel maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Sementara itu, untuk pelaku perjalanan di luar Jawa dan Bali tidak diwajibkan untuk mengantongi sertifikat vaksinasi, namun tetap harus melampirkan hasil keterangan negatif Covid-19 dari RT-PCR Test atau swab antigen.

"Pelaku perjalanan usia dibawah 18 tahun dibatasi untuk sementara," ujar Agus.

Baca juga: Kemenhub: Mobilitas Masyarakat dengan Transportasi Udara Turun 70 Persen Selama PPKM Darurat

Ia pun meminta, operator perusahaan pelayaran dan operator terminal penumpang wajib memperhatikan ketentuan dalam SE dan ketentuan lainnya.

Sedangkan para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Otoritas Pelabuhan Utama, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam dan Unit Penyelenggara Pelabuhan harus menyosialisasikan aturan yang tertuang dalam SE ke para pemangku kepentingan.

"Serta melakukan koordinasi dan melaksanakan ketentuan serta pengawasan terhadap pelaksanaan SE," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka hingga Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Bos OJK ke Pinjol Legal: Beri Suku Bunga Lebih Murah dan Perbaiki Cara Penagihan

Whats New
Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Buwas Sebut Bulog Berpotensi Merugi, Ini Sebabnya

Whats New
[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal  Uang dengan Cap 'ADS'

[POPULER MONEY] PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang | BI soal Uang dengan Cap "ADS"

Whats New
Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Ini Daftar Proyek Kereta Cepat yang Alami Pembengkakan Biaya

Whats New
BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

BNI Benarkan akan Caplok Bank Kecil

Whats New
 Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Cara dan Syarat Menukarkan Uang Rusak di BI

Whats New
Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Menkes Pastikan Jemaah RI Penerima Vaksin Sinovac Bisa Jalani Ibadah Umrah

Whats New
Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Kementan Pastikan Stok Pupuk Subsidi di Subang Aman

Rilis
Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

Jenius Bank BTPN Dukung Penangkapan Polisi terhadap Terduga Pelaku Kejahatan Perbankan

BrandzView
 Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Grace Period Adalah Masa Tenggang Pembayaran Utang, Apa Itu?

Spend Smart
Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Tak Capai Target Vaksinasi, Bogor dan Tangerang Gagal Berstatus PPKM Level 2

Whats New
PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

PLN Jamin Pasokan Listrik Selama Penyelenggaraan Balapan di Mandalika

Rilis
Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Banyak Kegiatan Abaikan Protokol Kesehatan, Pemerintah Mulai Waspada Gelombang Ketiga Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.