Kesenjangan Internet di RI Masih Tinggi, Bank Dunia Rekomendasikan 3 Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia merekomendasikan 3 hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengambil peluang dari percepatan digital saat pandemi Covid-19.

Rekomendasi menyusul temuan lembaga internasional ini yang menyebut kesenjangan akses internet di Indonesia masih sangat lebar antar wilayah. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara yang mencatat pertumbuhan perekonomian digital tertinggi di Asia Tenggara.

"Bagaimana Indonesia bisa mempromosikan ekonomi digitalnya dengan upaya yang sama untuk mengurangi kesenjangan bagi mereka yang tidak bisa dengan mereka yang terhubung dalam teknologi digital? Caranya adalah dengan pembangunan yang inklusif," kata Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Satu Kahkonen dalam virtual launch Bank Dunia, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Bank Dunia: Kesenjangan Digital Indonesia Lebar, 49 Persen Penduduk Belum Akses Internet

Adapun rekomendasi-rekomendasi tercantum dalam laporan bertajuk Beyond Unicorns: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah memperluas pengadaan akses internet yang berkualitas bagi semua warga negara. Menurutnya, akses keterjangkauan saat ini belum begitu mumpuni, terlihat dari 49 persen masyarakat dewasa belum terhubung dengan internet.

Kesenjangan akses digital pun masih tinggi. Tercatat, masyarakat berpendapatan tinggi memiliki kesempatan akses digitali 5 kali lebih besar dibanding masyarakat berpendapatan rendah.

"Mengurangi kesenjangan ini tidak cukup dengan mengatasi mengatasi masalah infrastruktur konektifitas hingga wilayah terpencil, tapi perlu regulasi untuk memberikan dampak kualitas akses internet, terutama bagi masyarakat tidak mampu," tutur dia.

Prioritas yang kedua adalah memastikan ekonomi digital bisa dilakukan oleh semua orang dan di sektor usaha manapun. UMKM yang selama ini belum mendapat akses digital perlu didorong dan dibina untuk mengakses.

Salah satu investasi yang diperlukan adalah menjamin bahwa pemerintah menjaga keamanan dari adopsi digital, sehingga orang percaya untuk menggunakannya.

"Indonesia harus memfasilitasi kepercayaan untuk meningkatkan penggunaan layanan pembayaran digital, perbaikan logistik, serta perluasan investasi untuk keterampilan digital dan keterampilan yang diperlukan lainnya dalam perekonomian digital," jelas Kahkonen.

Baca juga: Pemerintah Perpanjang Bansos dari BST hingga Subsidi Kuota Internet, Simak Rinciannya

Sedangkan rekomendasi ketiga adalah, pemerintah harus memimpin pemanfaatannya agar layanan yang diberikan menjadi lebih baik. Kahkonen mengakui, rekomendasi ini sedikit kompleks, tapi ada dua inisiatif yang bisa menjadi langkah utama

Untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online misalnya, pemerintah bisa mempercepat RUU Perlindungan Data Pribadi yang menjamin keamanan dan akuntabilitas pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data pribadi, serta memformalisasi hak-hak subjek data.

"Salah satu fitur penting untuk menjamin kredibilitas dan kekuatan hukum tersebut adalah pengawasan dari lembaga independen," pungkas dia.