Entaskan Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Andalkan Program Inkubator Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyinergikan program dengan kementerian atau lembaga lainnnya untuk mengejar target pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.

"Kemenperin memiliki program penumbuhan wirausaha baru melalui program inkubator bisnis. Ini akan disinergikan bersama dengan kementerian dan lembaga di daerah guna mengurangi dan menghapus kemiskinan secara ekstrem," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangan tertulis, Minggu (3/10/2021).

Menurutnya, Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausaha baru untuk turut mendorong penguatan struktur ekonomi. Penumbuhan wirausaha baru tersebut dilakukan secara intensif dan termonitor untuk terus dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing di era digital.

Upaya strategis lainnya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat adalah melakukan revitalisasi sentra industri kecil dan menengah (IKM), dengan meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang dikembangkan oleh pemerintah daerah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Baca juga: Jokowi: Bandara Mopah Bisa Dorong Lahirnya Sentra Ekonomi Baru di Merauke

Pemerintah meyakini pembangunan dan pengembangan sentra IKM akan meningkatkan kemampuan pelaku usaha sehingga bisa berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Selain itu, Kemenperin juga mengaku akan memfasilitasi program kredit bersubsidi bagi industri kecil yang memberikan nilai tambah tinggi termasuk kepada para pelaku usaha yang menghasilkan produk-produk halal.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan 4 persen dari populasi penduduk Indonesia, atau sekitar 10 juta penduduk masuk dalam kategori miskin ekstrem. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (29/9/2021).

Lebih lanjut Wapres menyebutkan, saat ini terdapat 7 provinsi yang menjadi prioritas pemerintah di dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Propinsi tersebut yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Baca juga: 5 Efek Buruk akibat Kerja Berlebihan