Ada Kekosongan Hukum Pelindungan ABK, Begini Langkah Pemerintah

Kompas.com - 07/10/2021, 07:36 WIB
Anak buah kapal membongkar muatan ikan beku dari kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Jumat (11/1/2013). Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis produksi perikanan tangkap tahun 2012 sebanyak 5,81 juta ton setara dengan Rp. 73,01 triliun atau naik 7,3 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 5,41 juta ton.
KOMPAS/PRIYOMBODOAnak buah kapal membongkar muatan ikan beku dari kapal di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta, Jumat (11/1/2013). Kementerian Kelautan dan Perikanan merilis produksi perikanan tangkap tahun 2012 sebanyak 5,81 juta ton setara dengan Rp. 73,01 triliun atau naik 7,3 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 sebesar 5,41 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), tengah menyusun draf kerangka acuan dan mendukung harmonisasi regulasi dan implementasi hukum yang mengatur tentang pelindungan pekerja di sektor perikanan di Indonesia atau anak buah kapal (ABK).

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo mengatakan, saat ini, terdapat kekosongan hukum tentang perlindungan pelaut atau ABK. Untuk itu, bersama kementerian dan lembaga terkait, dilakukan diskusi studi analisis perbandingan 2019-2021 tentang Peraturan Perundang-undangan Indonesia dan Konvensi ILO Nomor 188.

"Undang-undang Ketenagakerjaan tidak mengatur tentang pelaut, sedangkan UU pekerja migran Indonesia yang meliputi pelaut awak kapal atau pelaut perikanan tidak sesuai dengan konvensi pokok ILO," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: 3 Strategi Pemerintah Penuhi Kebutuhan Jagung untuk Pakan Ternak

Lebih lanjut kata dia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selama ini juga telah melaksanakan segala aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan konvensi ILO Nomor 188, dengan melindungi hak-hak awak kapal sebagai bentuk perlindungan hukum.

Selain mendiskusikan regulasi untuk Anak Buah Kapal (ABK), Kemenko Marves juga bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan berencana akan membentuk Tim Upaya Harmonisasi.

"Tim akan berisi perwakilan kementerian dan lembaga yang relevan yang akan bertugas melanjutkan secara intensif diskusi detail terkait hal ini untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang relevan di sektor perikanan," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Ini Penyebab IHSG Melesat dan Tembus Level 6.400

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendara asing. Selama ini, pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai ABK di kapal berbendera asing rentan menjadi korban eksploitasi.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, perbaikan tata kelola ini akan mudah direalisasikan jika terdapat instrumen hukum yang mengaturnya.

Oleh karenanya, saat ini pemerintah menyelesaikan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), utamanya terkait aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah (PP) untuk penempatan dan pelindungan awak kapal niaga maupun perikanan yang bekerja di kapal berbendera asing.

Baca juga: BKN: Banyak Masyarakat Mau Jadi ASN Tanpa Jalur Semestinya

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.