KTP Gabung Jadi NPWP, Menkumham: Tidak Semua WNI Wajib Bayar Pajak

Kompas.com - 07/10/2021, 15:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menambah satu fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk keperluan perpajakan.

Hal ini menyusul disahkannya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) oleh DPR RI di Sidang Paripurna hari ini, Kamis (7/10/2021). Dengan begitu, NIK pada KTP bisa digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak orang pribadi.

"Dengan menggunakan NIK sebagai pengganti NPWP orang pribadi, akan semakin memudahkan para Wajib Pajak orang pribadi dalam menjalankan hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya," kata Menkumham Yasonna Laoly dalam.Sidang Paripurna, Kamis (7/10/2021).

Baca juga: UU HPP Disahkan, Batas Penghasilan Kena Pajak Naik Jadi Rp 60 Juta

Yasonna menyebut, tidak semua WNI akan dikenakan pajak penghasilan. Pemerintah tetap memperhatikan pemenuhan syarat subjektif dan objektif untuk membayar pajak.

Dengan demikian, kriteria wajib pajak akan ditetapkan sesuai yang berlaku saat ini. Artinya, pengenaan pajak tidak serta merta ditujukan untuk masyarakat berusia 17 tahun.

"Apabila orang pribadi mempunyai penghasilan setahun di atas PTKP (penghasilan tidak kena pajak) atau orang pribadi pengusaha mempunyai peredaran bruto di atas Rp 500 juta setahun," tutur Yasonna.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie OFP menambahkan, kebijakan menambah fungsi NIK menjadi NPWP hanya bertujuan untuk mempermudah pemantauan wajib pajak. Hal ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak negara, khususnya klaster orang pribadi.

Sebab saat ini, tak semua wajib pajak orang pribadi mendaftarkan diri secara sukarela sebagai wajib pajak, tidak seperti kepemilikan KTP yang diwajibkan.

"Dengan terintegrasinya penggunaan NIK akan mempermudah memantau administrasi wajib pajak Indonesia, khususnya wajib pajak orang pribadi," pungkas Dolfie.

Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan besaran penghasilan kena pajak (PKP) orang pribadi di lapis terbawah menjadi Rp 60 juta dari Rp 50 juta dengan tarif PPh sebesar 5 persen.

Artinya, pekerja baru akan ditarik pajaknya sebesar 5 persen oleh pemerintah jika penghasilan mencapai Rp 60 juta per tahun, bukan lagi Rp 50 juta.

Baca juga: Pandora Papers Ungkap Skandal Pajak Pemimpin Dunia, Ada Siapa Saja?

 

Di sisi lain, orang kaya dengan penghasilan Rp 5 miliar per tahun dikenakan tarif pajak 35 persen dengan menambah 1 lapisan (bracket) paling atas.

Berikut ini lapisan tarif terbaru pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP).

- Penghasilan sampai dengan Rp 60 juta kena tarif 5 persen.

- Penghasilan di atas Rp 60 juta - Rp 250 juta kena tarif 15 persen.

- Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta kena tarif 25 persen.

- Penghasilan di atas Rp 500 juta - Rp 5 miliar kena tarif 30 persen.

- Penghasilan di atas Rp 5 miliar kena tarif 35 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Whats New
Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Spend Smart
Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang Mulai Hari Ini, Beberapa Ruas Tak Bisa Dilalui

Ada Pemeliharaan Jalan Tol Cipularang Mulai Hari Ini, Beberapa Ruas Tak Bisa Dilalui

Whats New
Sebelum Tukar Valas, Simak Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BCA

Sebelum Tukar Valas, Simak Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri hingga BCA

Whats New
Minta Minyak Murah, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia dan Qatar

Minta Minyak Murah, Sri Lanka Kirim 2 Menteri ke Rusia dan Qatar

Whats New
Tokenisasi Sukuk untuk Danai UMKM

Tokenisasi Sukuk untuk Danai UMKM

Whats New
Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat

Awal Pekan, IHSG Dibuka Menguat

Whats New
Dogecoin Melonjak 7,2 Persen, Cek Harga Kripto Terbaru

Dogecoin Melonjak 7,2 Persen, Cek Harga Kripto Terbaru

Whats New
Menteri ESDM Sebut Harga Keekonomian BBM Ron 90 Sudah di Atas Rp 30.000

Menteri ESDM Sebut Harga Keekonomian BBM Ron 90 Sudah di Atas Rp 30.000

Whats New
Krisis Ekonomi, Sri Lanka Tutup Satu-satunya Kilang Minyak di Negaranya

Krisis Ekonomi, Sri Lanka Tutup Satu-satunya Kilang Minyak di Negaranya

Whats New
Awali Karier sebagai Bankir, Murniati Mukhlisin Kini Sukses Jadi Akademisi dan Pimpin Kampus

Awali Karier sebagai Bankir, Murniati Mukhlisin Kini Sukses Jadi Akademisi dan Pimpin Kampus

Smartpreneur
Simak Biaya Balik Nama Motor 2022, serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Simak Biaya Balik Nama Motor 2022, serta Syarat dan Cara Mengurusnya

Whats New
Musim 'Window Dressing' Mulai Terlihat, IHSG Bakal Lanjut Menguat?

Musim "Window Dressing" Mulai Terlihat, IHSG Bakal Lanjut Menguat?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.