Mafia Tanah Berulah, Kementerian ATR/BPN: Kita Kejar sampai Ujung Langit

Kompas.com - 21/10/2021, 13:50 WIB
Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat konferensi pers virtual mengenai Mafia Tanah, Senin (18/10/2021). Tangkapan layar Zoom MeetingMenteri ATR/BPN Sofyan Djalil saat konferensi pers virtual mengenai Mafia Tanah, Senin (18/10/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi mengatakan, selama kepemimpinan Sofyan Djalil sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, ada kemajuan positif dalam penanganan masalah pertanahan.

Untuk memberantas mafia tanah, Sofyan Djalil pun membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.

Bahkan, kata Taufiq, para mafia tanah ini berencana menyerang balik Sofyan Djalil dengan mendesak mundur dari jabatannya.

Baca juga: 125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

"Saya sampaikan, ada kemajuan sangat besar di Kementerian ATR/BPN selama kepemimpinan Pak Sofyan Djalil. Paling utama dan sangat penting, Sofyan Djalil mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit," ujar Taufiq melalui pesan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/10/2021).

"Ia (Sofyan) bersumpah, negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah. Dulu, semua pihak menikmati kondisi yang tanpa Satgas Anti Mafia Tanah. Akibatnya, para mafia merajalela. Tapi, meski merajalela, semua menganggap aman tanpa mafia," sambung dia.

Para mafia tanah ini pun kerap mencari celah untuk menyalahkan Sofyan Djalil, dengan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang ATR/BPN atau menggugat sesuatu yang telah dibenahi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Salah satu yang digugat oleh para sindikat mafia tanah tersebut adalah Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU).

Taufik menjelaskan bahwa HGU merupakan wewenang gubernur untuk memberikan kepada suatu korporasi. Gubernur yang merekomendasikan, bukan BPN.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Wewenang BPN hanya sampai ranah administrasi, yaitu memberikan hak berupa HGU atau HGB.

Begitu pula dengan konflik agraria juga bisa terjadi di tanah negara. Dia mencontohkan, tanah yang dikuasai PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang berkonflik dengan masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.