CIPS: Penurunan Harga PCR Perlu Diikuti Pasokan yang Memadai

Kompas.com - 29/10/2021, 12:07 WIB
Ilustrasi tes swab Covid-19 untuk mendeteksi infeksi virus corona untuk hentikan pandemi Covid-19. ShutterstockIlustrasi tes swab Covid-19 untuk mendeteksi infeksi virus corona untuk hentikan pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS.com - Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan, penurunan harga Polymerase Chain Reaction (PCR) perlu diikuti dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

Dia menilai, dengan permintaan untuk tes PCR kini tinggi, jalan yang tepat untuk menekan harga adalah dengan memastikan adanya pasokan yang mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar.

Baca juga: [POPULER MONEY] Pengecualian Harga Baru Tes PCR | Dirut Garuda Dituding Liburan Pakai Fasilitas Kantor

“Kebijakan mematok harga hanya akan efektif kalau pasokan berlimpah dan semua komponen biaya diketahui oleh pemerintah. Terlalu tingginya harga patokan dapat membatasi jumlah konsumen. Tetapi kalau harga terlalu rendah, supplier bisa mundur sehingga terjadi kelangkaan atau bahkan terbentuknya pasar gelap,” kata Andree dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Andree menuturkan, karena Indonesia tidak memproduksi PCR sendiri dan ketersediaan PCR sepenuhnya berasal dari impor, perlu ditinjau apakah kondisi tingginya harga terjadi karena jumlah importir yang terlalu sedikit.

Apalagi, kata dia, dengan adanya dominasi swasta pada impor PCR, pelibatan BUMN sebagai importir bisa saja mengendalikan harga.

Hal ini pun menurut dia, bukan solusi terbaik karena mengikuti harga patokan pemerintah tidak serta merta membuat mereka tidak merugi.

Baca juga: Garuda Indonesia Berikan Promo Tes PCR Seharga Rp 260.000

“Harga bisa saja kelihatan murah, tetapi tiba-tiba tidak ada stok kalau jalur yang cuma satu itu terdisrupsi. Malah kita perlu lebih banyak importir untuk mengurangi risiko disrupsi dan menekan harga,” ungkap Andree.

Andree menyebut pemerintah perlu terbuka tentang komponen yang ada di dalam harga karena ketiadaan informasi yang jelas tentang komponen harga akan mempersulit penilaian efektivitas kebijakan ini.

Untuk itu, menjadi penting untuk memperhatikan reaksi pasar. Jika setelah harga dipatok malah banyak lab yang tidak menawarkan PCR lagi atau terjadi kelangkaan PCR, berarti harga tersebut tidak bisa menutupi biaya lab.

Oleh sebab itu, kata Andree, solusi paling aman adalah menambah pasokan dengan memperbanyak jalur impor.

Baca juga: Ini Sanksi bagi Laboratorium yang Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR

"Untuk jangka menengah dan panjang, solusi yang dibutuhkan adalah menarik investasi pada manufaktur alat kesehatan dalam negeri. Menarik minat investasi pada sektor ini, sebagaimana sektor lainnya, perlu diikuti reformasi regulasi dan birokrasi," jelas Andree.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Tarif Transfer Antarbank Rp 2.500 Kini Tersedia di TMRW

Spend Smart
Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Luhut: Sistem Kesehatan RI Sudah Cukup Siap Menghadapi Omicron

Whats New
Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Mentan: PDB Sektor Pertanian Konsisten Tumbuh Positif Sejak 2020- 2021

Whats New
Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Uang Beredar di Indonesia Terus Meningkat, Berapa Jumlahnya Saat Ini?

Whats New
Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Imlek, Bank Mandiri Tebar Promo Kartu Kredit hingga KPR

Spend Smart
Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Cek Golongan Tarif Listrik Non-subsidi yang Harganya Bakal Lebih Mahal

Whats New
UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

UOB Indonesia Luncurkan Fitur BI-FAST pada Aplikasi TMRW

Rilis
Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Luhut Ungkap DKI Jakarta Berpotensi Masuk PPKM Level 3

Whats New
Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Realisasi Belanja Kementerian Pertanian 2021 Tertinggi sejak 5 Tahun Terakhir

Whats New
Tahun Ini 150.000 Mahasiswa  Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Tahun Ini 150.000 Mahasiswa Ditarget Ikut MBKM, agar Saat Lulus Memenuhi Kebutuhan Dunia Usaha

Whats New
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura Dimulai Hari Ini, Patuhi Syaratnya

Whats New
Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Simak Cara Cek BPJS Kesehatan Aktif atau Tidak

Spend Smart
Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

Catat, Berikut 3 Tip Kelola Keuangan agar Tak Salah Perhitungan Selama Pandemi

BrandzView
Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Bahlil: Proyek Batu Bara Jadi DME di Tanjung Enim Bakal Serap Belasan Ribu Tenaga Kerja Lokal

Whats New
Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Mau Buka Usaha? Ini Daftar Izin Usaha yang Perlu Diurus

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.