CIPS: Penurunan Harga PCR Perlu Diikuti Pasokan yang Memadai

JAKARTA, KOMPAS.com - Associate Researcher Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Andree Surianta mengatakan, penurunan harga Polymerase Chain Reaction (PCR) perlu diikuti dengan ketersediaan pasokan yang memadai.

Dia menilai, dengan permintaan untuk tes PCR kini tinggi, jalan yang tepat untuk menekan harga adalah dengan memastikan adanya pasokan yang mencukupi untuk memenuhi permintaan pasar.

“Kebijakan mematok harga hanya akan efektif kalau pasokan berlimpah dan semua komponen biaya diketahui oleh pemerintah. Terlalu tingginya harga patokan dapat membatasi jumlah konsumen. Tetapi kalau harga terlalu rendah, supplier bisa mundur sehingga terjadi kelangkaan atau bahkan terbentuknya pasar gelap,” kata Andree dalam siaran persnya, dikutip Kompas.com, Jumat (29/10/2021).

Andree menuturkan, karena Indonesia tidak memproduksi PCR sendiri dan ketersediaan PCR sepenuhnya berasal dari impor, perlu ditinjau apakah kondisi tingginya harga terjadi karena jumlah importir yang terlalu sedikit.

Apalagi, kata dia, dengan adanya dominasi swasta pada impor PCR, pelibatan BUMN sebagai importir bisa saja mengendalikan harga.

Hal ini pun menurut dia, bukan solusi terbaik karena mengikuti harga patokan pemerintah tidak serta merta membuat mereka tidak merugi.

“Harga bisa saja kelihatan murah, tetapi tiba-tiba tidak ada stok kalau jalur yang cuma satu itu terdisrupsi. Malah kita perlu lebih banyak importir untuk mengurangi risiko disrupsi dan menekan harga,” ungkap Andree.

Andree menyebut pemerintah perlu terbuka tentang komponen yang ada di dalam harga karena ketiadaan informasi yang jelas tentang komponen harga akan mempersulit penilaian efektivitas kebijakan ini.

Untuk itu, menjadi penting untuk memperhatikan reaksi pasar. Jika setelah harga dipatok malah banyak lab yang tidak menawarkan PCR lagi atau terjadi kelangkaan PCR, berarti harga tersebut tidak bisa menutupi biaya lab.

Oleh sebab itu, kata Andree, solusi paling aman adalah menambah pasokan dengan memperbanyak jalur impor.

"Untuk jangka menengah dan panjang, solusi yang dibutuhkan adalah menarik investasi pada manufaktur alat kesehatan dalam negeri. Menarik minat investasi pada sektor ini, sebagaimana sektor lainnya, perlu diikuti reformasi regulasi dan birokrasi," jelas Andree.