[POPULER MONEY] Saham yang Bikin Kaesang Dilaporkan ke KPK | Elon Musk Incar Bangun Bandara di IKN | Babak Baru Perpajakan RI

1. Ini Pembelian Saham Rp 92 Miliar yang Bikin Kaesang Dilaporkan ke KPK

Dua anak Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan melakukan praktik KKN terhadap relasi bisnis.

Pelapor yang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubeidillah Badrun, menganggap ada sejumlah kejanggalan dengan arus dana yang masuk ke perusahaan yang dikelola kedua putra Jokowi tersebut.

Hal lain yang disoroti pelapor adalah pembelian saham di sebuah perusahaan dengan nilai transaksi Rp 92 miliar.

Pada November tahun lalu, Kaesang Pangarep memang tercatat sempat memborong saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang.

Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), total saham yang dibeli Kaesang Pangarep yakni 188,24 juta lembar saham atau sekitar 8 persen dari total keseluruhan saham yang ditempatkan di perseroan. Apabila mengacu pada harga saham PMMP per lembarnya Rp 490, maka nilai transaksinya cukup mencengangkan, yakni mencapai Rp 92,2 miliar.

Selengkapnys baca di sini 

2. SpaceX Elon Musk Incar Bangun Bandara di IKN Baru, Jarak Tempuh Indonesia-AS Cuma 2 Jam

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengungkapkan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) sudah diincar oleh perusahaan antariksa milik Elon Musk, SpaceX.

Dalam paparannya kepada Tim Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN, Suharso menyebut SpaceX tertarik meluncurkan pesawat berkecepatan tinggi di IKN.

Suharso menuturkan, SpaceX menganggap IKN cocok sebagai tempat peluncuran pesawat. Dengan begitu, jarak tempuh Indonesia-AS pun diperkirakan terpangkas menjadi hanya 2 jam.

Tak hanya Indonesia-AS, perjalanan ke negara lain di wilayah Asia juga akan makin mudah karena adanya pembangunan bandara di IKN.

Selengkapnya baca di sini 

3. Kesusahan Gali Terowongan, KCIC Datangkan 17 Tenaga Ahli dari China

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) memastikan pengerjaan terowongan Tunnel 2 untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, yang terganggu kondisi tanah lempung, sudah melibatkan para ahli.

Ia mengatakan penanganan struktur tanah di lokasi terowongan itu telah melibatkan ahli dari China serta Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengatasi hambatan geografis tersebut.

"Para ahli dari Tiongkok dan ITB tersebut akan dimaksimalkan untuk transfer knowledge kepada seluruh pekerja kereta cepat di titik konstruksi," kata Presiden Direktur KCIC Dwiyana Slamet Riyadi dalam pernyataan di Jakarta dilansir dari Antara, Jumat (14/1/2022).

Sebelumnya, pengerjaan Tunnel 2 yang berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat, menjadi salah satu titik konstruksi yang mempunyai tantangan tinggi karena berada di tanah lempung (clay shale).

Selengkapnya baca di sini 

4. Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Harga emas batangan Antam pecahan 1 gram di PT Pegadaian (Persero) pada hari ini, Jumat (14/1/2022), dibanderol seharga Rp 978.000 atau naik tipis Rp 1.000 dibandingkan kemarin.

Kemudian untuk harga emas batangan pecahan 0,5 gram dibanderol seharga Rp 542.000 atau tidak berubah dan harga emas batangan Antam 2 gram dibanderol Rp 1.894.000 atau naik Rp 2.000.

Sementara itu, harga emas batangan yang dirilis PT Untung Bersama Sejahtera (UBS) 1 gram dipatok seharga Rp 938.000 atau naik Rp 2.000 dibandingkan kemarin.

Selengkapnya baca di sini 

5. Babak Baru Perpajakan Indonesia Pasca-Terbitnya UU HPP

Pajak merupakan instrumen utama dan penting dalam pengelolaan sebuah negara. Dimensi pajak sangat kompleks.

Tidak hanya sebatas alat untuk mengumpulkan penerimaan negara, pajak juga penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial yang semakin dinamis dari waktu ke waktu.

Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perpajakan besar-besaran. Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi narasi yang kemudian dibangun dan dibahas cepat bersama DPR menggunakan skema omnibus law.

Pemerintah optimistis UU HPP mampu menjadikan sistem perpajakan Indonesia semakin efisien, netral, fleksibel, efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi pembayar pajak.

Selengkapnya baca di sini