Menteri PPN: Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak seperti Lampu Aladdin...

Kompas.com - 18/01/2022, 08:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pelaksanaan pembangunan sekaligus pemindahan ibu kota negara (IKN) baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan secara bertahap.

Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang membahas rancangan undang-undang IKN di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin (17/1/2022).

"Tentu pelaksanaan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara tidak seperti lampu Aladdin, tetapi dilakukan secara bertahap dan dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang Indonesia 2045," kata dia yang ditayangkan secara virtual melalui YouTube Parlemen Channel, dikutip pada Selasa (18/1/2022).

Baca juga: Pemerintah Siapkan Metaverse Ibu Kota Negara di Kaltim, Selesai 4 Bulan Lagi

Presiden Joko Widodo telah memberikan restu nama IKN baru menjadi Ibu Kota Negara Nusantara. Menurut Suharso, Ibu Kota Negara Nusantara menjadi langkah Indonesia menjawab tantangan masa depan dalam membangun peradaban baru yang berkelanjutan, transformatif, mencerminkan kepribadian bangsa, dan mampu bersaing secara global.

Adapun nama pemilihan Nusantara, lanjut Suharso, menggambarkan sebagai konsep aktualisasi atas wilayah geografi Indonesia dengan konstituen antarpulau yang disatukan oleh lautan. Ditambah lagi, beragam budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

Maka, atas dasar itulah, pemerintah menamakan IKN tersebut dengan Nusantara. "Tebersit di dalamnya kemajemukan geografis dan budaya maka Nusantara adalah konsep kesatuan yang mengakomodasi kekayaan kemajemukan Indonesia. Dengan nama Nusantara, ibu kota kesatuan Republik Indonesia merepresentasikan realitas tersebut," jelasnya.

"Realitas kekayaan kemajemukan Indonesia itu menjadi modal sosial untuk memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan untuk menuju bangsa Indonesia maju, tangguh, dan berkelanjutan," lanjut menteri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

Menurut Suharso, ada 80 calon nama IKN yang diajukan ke Kepala Negara. Pada akhirnya, Presiden memilih Nusantara sebagai nama untuk IKN tersebut. Suharso bilang, pengajuan nama IKN ini telah meminta pertimbangan dari ahli bahasa dan ahli sejarah.

Baca juga: Menteri PPN Soal Anggaran IKN: Kalau Semua Pakai APBN, Terlalu Berat...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.