Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Forum G20, RI Ajak Negara Lain Perkecil Penggunaan Dollar AS

Kompas.com - 16/02/2022, 12:03 WIB
Fika Nurul Ulya,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap, Indonesia akan membahas Local Currency Settlement (LCS) dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Banks Governors/FMCBG) negara G20.

Bendahara negara ini mengatakan, LCS akan menjadi agenda global untuk mengurangi ketergantungan mata uang tunggal, yaitu dollar AS.

Penerapan yang lebih luas oleh banyak negara akan menciptakan stabilitas sektor keuangan terutama di bidang perdagangan dan investasi antar negara, termasuk Indonesia dengan negara Asia lainnya.

Baca juga: G20, Negara Berkembang Perlu Mitigasi Dampak Tapering The Fed

"Target dari implementasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan yang sangat besar pada mata uang, terutama dollar AS," kata Sri Mulyani dalam rangkaian side event presidensi G20 Indonesia menuju 1st FMCBG, Rabu (16/2/2022).

Di sektor perdagangan, penggunaan LCS membuat dua negara yang bertransaksi tidak perlu mengkonversi mata uang masing-masing ke dollar AS. Bebas konversi membuat biaya yang dikeluarkan pelaku usaha lebih rendah.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menuturkan, penerapan LCS yang lebih luas juga meminimalkan risiko dari normalisasi kebijakan usai pandemi Covid-19 (exit strategy) dari negara-negara maju, termasuk Amerika Serikat (AS).

Baca juga: G20, Normalisasi Kebijakan Negara Maju Perlu Dibahas Bersama

"Penggunaan yang lebih luas dari LCS antar negara sangat relevan dijadikan agenda prioritas dari pertemuan kita di finance track, yaitu exit strategy untuk mendukung pemulihan dana diversifikasi keuangan," ucap Sri Mulyani.

Wanita yang karib disapa Ani ini menyebut, Indonesia sudah menerapkan LCS sejak tahun 2018. Indonesia sudah menerapkan LCS dengan beberapa negara di kawasan, antara lain Malaysia, Thailand, China, dan Jepang.

Adapun kerja sama bilateral ini dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank sentral negara-negara tersebut.

Diversifikasi mata uang yang menjadi agenda global ini diharapkan menjadi dukungan terhadap stabilitas ekonomi makro, memperkuat proses pemulihan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya di masing-masing negara namun secara global.

"Ini menjadi agenda global dan ini menciptakan safety net keuangan dan untuk transaksi antar negara dalam mengurangi kemungkinan risiko shock ekonomi global yang menyebabkan instabilitas keuangan," tandas Sri Mulyani.

Baca juga: Di depan 2 Bos Bank Sentral, Sri Mulyani Ungkap RI Gelontorkan Rp 656,3 Triliun Buat Covid-19

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Cara Hapus Daftar Transfer di Aplikasi myBCA

Work Smart
INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com