Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

G20, Negara Berkembang Perlu Mitigasi Dampak Tapering The Fed

Kompas.com - 15/02/2022, 20:02 WIB
Rully R. Ramli,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan pengurangan likuiditas atau tapering bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, diproyeksi bakal berdampak ke negara-negara lain, khususnya negara berkembang.

Oleh karenanya, mitigasi risiko dampak dari tapering The Fed menjadi salah satu bahasan utama dalam forum G20 jalur keuangan atau finance track.

Baca juga: G20, Normalisasi Kebijakan Negara Maju Perlu Dibahas Bersama

Direktur Eksekutif Departemen Internasional Bank Indonesia (BI), Rudy Brando Hutabarat mengatakan, dampak dari kebijakan keluar atau exit strategy The Fed itu bisa diminimalisir, apabila diperhitungkan dan dikomunikasikan secara baik.

"Kalau dampak rambatan itu dapat dimitigasi, maka negara-negara berkembang yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, maka dia akan lebih fokus pada pemulihannya," ujar dia, dalam Media Briefing Persiapan 2nd FCBD & 1st FMCBG G-20: Momentum Ekonomi Dunia Bangkit dan Pulih Bersama, dikutip Selasa (15/2/2022).

"Sehingga ikut bareng-bareng menjadi pulih bersama-sama dengan negara-negara yang sudah lebih dulu," tambahnya.

Kebijakan tapering diproyeksi bakal merambat ke negara lain, menyusul kecepatan pemulihan ekonomi dunia yang belum merata.

"Jadi ada yang cepat, ada yang masih lambat," kata Rudy.

Baca juga: G20, Pemerintah: Kami Ingin Memberikan Sense bahwa Kita Perlu Pulih Bersama

Untuk mengantisipasi rembetan dampak itu, pembahasan kebijakan antar negara terkait exit strategy perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dari berbagai negara.

“Kalau kebijakan exit strategy itu dikomunikasikan dengan baik, dikalibrasi dengan baik, dan kemudian direncanakan dengan baik, maka itu akan melindungi negara berkembang untuk pulih lebih kuat,” tutur Rudy.

Menurut dia, apabila kebijakan exit strategy atau normalisasi dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikomunikasikan dengan baik, dampak negatif terhadap negara berkembang akan semakin terminimalisir.

Pada akhirnya, negara berkembang dapat fokus untuk melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi nasionalnya, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang maksimal.

“Kalau dampak rambatan itu dapat dimitigasi, maka negara-negara berkembang yang saat ini masih dalam tahap pemulihan, maka mereka akan fokus pada pemulihannya,” ucap Rudy.

Baca juga: Jumlah Delegasi G20 yang Hadir Fisik Berkurang Jadi 169 Orang, Ini Sebabnya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

IHSG Bakal Melemah Hari Ini, Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Emiten Prajogo Pangestu (BREN) Bakal Tebar Dividen Rp 270,68 Miliar

Emiten Prajogo Pangestu (BREN) Bakal Tebar Dividen Rp 270,68 Miliar

Whats New
Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Alasan Masyarakat Masih Enggan Berinvestasi Kripto, karena Berisiko Tinggi hingga Banyak Isu Negatif

Whats New
Proses 'Refund' Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat mulai 1 Juni

Proses "Refund" Tiket Kereta Antarkota Jadi Lebih Cepat mulai 1 Juni

Whats New
Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Transaksi Pasar Saham AS ‘Lesu’, Saham-saham di Wall Street Tertekan

Whats New
Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Hormati Proses Hukum oleh KPK, PGN Sebut Penanganan Kasus Korupsi Tak Ganggu Layanan Operasional

Whats New
'Sidak' Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

"Sidak" Kementerian ESDM Temukan Elpiji Oplosan di Hotel dan Kafe di Jakarta, Bogor, Bali

Whats New
KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

KPPU Awasi Layanan Operasi Starlink di RI

Whats New
Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Simak, Ini Daftar Stasiun untuk Pembatalan Tiket Kereta di Seluruh Indonesia

Whats New
Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Keluh Kesah Karyawan soal Potongan Gaji Iuran Tapera: Memberatkan!

Whats New
Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan 'Predatory Pricing'

Buntut Kasih Harga Promo, Starlink Bantah Lakukan "Predatory Pricing"

Whats New
[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan 'Delay', Menhub Minta Garuda Berbenah

[POPULER MONEY] Keluh Kesah PNS yang Jadi Peserta Tapera | Buntut 60 Kloter Penerbangan "Delay", Menhub Minta Garuda Berbenah

Whats New
Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Gaji Komite Tapera Capai Rp 43 Juta Sebulan

Whats New
PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

PGN Buka Suara Usai Eks Petingginya Jadi Tersangka KPK

Whats New
Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Warganet Keluhkan Layanan Digital Livin' by Mandiri yang Eror

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com