Sri Mulyani Beberkan 3 Negara yang Terbelit Utang Parah

KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan terdapat tiga negara miskin yaitu Chad, Zambia, dan Ethiopia yang meminta keringanan pembayaran utang mereka kepada negara anggota G20.

“Ini ada tiga negara yang memang sedang dalam proses negosiasi kondisi utang mereka yang tidak sustainable yaitu Chad, Zambia, dan Ethiopia,” kata Menkeu Sri Mulyani dilansir dari Antara, Minggu (20/2/2022).

Sri Mulyani menuturkan memang banyak kreditur yang merupakan anggota G20 dan mereka pasti memiliki mekanisme masing-masing dalam mengatur kebijakan pemberian utang mereka.

Oleh sebab itu Presidensi G20 Indonesia mengutamakan sinergi dalam rangka membantu negara-negara miskin yang membutuhkan pertolongan termasuk terkait keringanan utang.

Baca juga: Janji Pemerintah Jokowi Bangun Ibu Kota Baru: Hindari Utang dan Tidak Bebani APBN

Presidensi G20 Indonesia mencoba menjembatani ketiga negara yang meminta keringanan pembayaran utang dengan negara-negara yang menjadi kreditur mereka.

Terlebih lagi pandemi Covid-19 membuat banyak negara melakukan ekspansi fiskal sehingga sustainability dari kondisi fiskal, terutama low income country, menjadi lebih rentan.

Hal tersebut yang harus menjadi perhatian dalam G20 karena sebelumnya G20 sudah menyetujui common framework atau kerangka bersama untuk menangani kerentanan fiskal dari negara-negara miskin.

Bahkan juga sudah dibuat inisiatif perpanjangan periode pembayaran utang melalui program Debt Service Suspension Initiative (DSSI) terutama bagi negara yang sulit membayar utangnya.

Baca juga: Naik Lagi, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp 6.058 Triliun

“Ini yang semuanya sekarang ini sedang dan terus menjadi pembahasan cukup pelik dan rumit namun ini menyangkut nasib dari negara-negara low income country but highly indebted yaitu negara yang low income tapi punya utang yang cukup besar,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani memastikan Presidensi G20 Indonesia akan senantiasa mendengar semua pihak terutama negara-negara low income untuk bisa bersepakat karena ini menyangkut reputasi dan kredibilitas G20.

“G20 suatu grup negara-negara dengan ekonomi terbesar untuk bisa membantu terutama negara-negara yang sedang dalam situasi sangat tidak mudah,” tegasnya.

Dampak situasi geopolitik

Sri Mulyani juga menyatakan situasi geopolitik seperti ketegangan di Ukraina menambah tantangan bagi upaya pemulihan global yang dilakukan para anggota G20.

“Situasi geopolitik menambah tantangan bagi upaya pemulihan global dilakukan semua negara G20,” katanya.

Baca juga: Kata Mendag Usai Sidak Minyak Goreng ke Pasar: Barangnya Ada

Sri Mulyani mengatakan meski dalam forum finance track tidak secara khusus membahas konflik di Ukraina namun ternyata suasana geopolitik tersebut memberikan spillover kepada perekonomian.

Oleh sebab itu, Presidensi G20 Indonesia perlu untuk menemukan cara agar aspek geopolitik ini tidak menjadi masalah yang dapat melemahkan upaya pemulihan ekonomi yang mulai berjalan meski belum merata.

Sri Mulyani bercerita, sempat terjadi ketegangan dalam ruangan ketika Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia berlangsung.

Hal itu terjadi karena di dalam ruangan ada negara-negara yang memang sedang berada di dalam tensi geopolitik ini sehingga untuk merumuskan suatu kebijakan dalam forum membutuhkan sebuah upaya untuk menjembatani.

“Kita alhamdulillah bisa mendapatkan kesepakatan, maka kita bisa mendapatkan tadi, bahwa memang pemulihan ekonomi berjalan namun kita juga paham tidak merata,” katanya.

Ia memastikan berbagai unsur atau faktor-faktor termasuk geopolitik yang berpotensi mengganggu upaya pemulihan akan terus diperhatikan agar pemulihan tetap bisa berjalan baik.

Baca juga: Panggil 10 Produsen, KPPU Masih Cari Bukti Soal Dugaan Kartel Minyak Goreng