Baru 10 Persen Pasar Tradisional Terdistribusi Minyak Goreng Murah, Asosiasi Pedagang Pasar: Kondisi Riil, Barangnya Tidak Ada...

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengatakan, ada masalah dalam pendistribusian minyak goreng.

Sebab, kata dia, selama ini, sebelum pemerintah menetapkan Harga Eceren Tertinggi (HET) untuk minyak goreng, pedagang pasar masih mendapatkan minyak goreng dari supplier dan distributor dengan mudah.

Baca juga: Ketika Mendag Lutfi Kunjungi Pasar, Tak Satu Pun Pedagang Jual Minyak Goreng Murah...

Seperti yang diketahui Kementerian Perdagangan telah memberlakukan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) bagi komoditas minyak goreng curah hingga kemasan.

Aturan yang sudah berlaku sejak 1 Februari 2022 kemarin, menetapkan HET minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Baca juga: Soal Minyak Goreng, Asosiasi Pedagang Pasar Kecewa dengan Kebijakan Kemendag

“Namun, saat ini, setelah HET ini berlaku, kita agak sulit mendapatkan dari supplier atau distributor yang biasanya memberikan dan atau mengirim ke pasar-pasar,” ujar Mujiburrohman dalam konferensi pers virtual, Kamis (10/3/2022).

Mujiburrohman menuturkan, dari 16.000 pasar tradisional, baru 10 persen yang terdistribusi minyak goreng murah.

Baca juga: Susah Dapat Minyak Goreng, Pedagang Pasar Surati Jokowi Minta Keadilan

"Kondisi riil di lapangan, barangnya tidak ada..."

Dok. Puan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani saat melakukan kunjungan ke pasar untuk mengecek ketersediaan minyak goreng.

Sudaryono mengatakan, kondisi ril di pasar tradisional, minyak goreng dengan jumlah jutaan liter yang disebut Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sudah terdistribusi, kenyataannya belum merata.

"Kondisi ril di lapangan itu nyatanya barangnya tidak ada. Saya tidak tahu apakah ada penimbunan atau gimana. Kalau datanya Kemendag bisa jadi datanya benar. Berarti kontradiksi dong? Orang kenyataannya barangnya enggak ada," kata Sudaryono.

Oleh sebab itu, lanjut Sudaryono, APPSI mengajak pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk duduk bersama mencari jalan keluar dari persoalan yang dihadapi pedagang pasar di lapangan sebenarnya.

"Berarti kan ada masalah. Makanya ayo kita duduk bareng, kita cari di mana masalahnya. Apakah ada pelanggar hukum, atau ada unsur kesengajaan dan sebagainya," ucap Sudaryono.