Sejatinya, Kelapa Sawit Milik Para Konglomerat Ditanam di Tanah Negara

Kompas.com - 19/03/2022, 21:33 WIB

KOMPAS.com - Meski sudah berlangsung berbulan-bulan, polemik minyak goreng belum juga reda di Indonesia. Pemerintah sudah menggulirkan sejumlah program, namun hasilnya tidak efektif.

Teranyar, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan baru saja mencabut ketentuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan. Pemerintah berdalih, banyak oknum mafia ikut bermain, sehingga di lapangan aturan itu sulit diterapkan dan yang terjadi justru kelangkaan.

Di sejumlah daerah, masyarakat harus antre berjam-jam demi mendapatkan 2 liter minyak goreng. Tak jarang, antrean berujung kericuhan sehingga membuat warga saling dorong berebut salah satu komoditas sembako ini.

Kini setelah aturan HET dicabut, rak-rak etalase yang biasanya nyaris selalu kosong, mulai dipenuhi minyak goreng berbagai merek yang berjejeran.

Baca juga: Heran Ibu-ibu Berebut Minyak Goreng, Megawati: Saya sampai Ngelus Dada

Ditanam di tanah milik negara

Sejatinya, perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng besar menggarap perkebunan kelapa sawitnya di atas tanah negara yang diberikan pemerintah melalui skema pemberian hak guna usaha (HGU).

Bahkan beberapa HGU perkebunan sawit besar, berada di atas bekas lahan pelepasan hutan. Kendati begitu, pemerintah tak bisa memaksa produsen menjual minyak goreng dalam menetapkan harga. Pemerintah akhirnya lebih memilih harga minyak goreng dilepas ke pasar.

HGU sendiri merupakan pemberian tanah milik negara untuk dikelola pengusaha untuk dimanfaatkan secara ekonomi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 1960 beserta peraturan-peraturan turunannya.

Keberadaan HGU sendiri sebenarnya tak lain adalah sebagai pengejawantahan UUD 1945 Pasal 33, di mana bumi dan kekayaan di dalamnya bisa dipakai sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.

Baca juga: Mengenal Kepemilikan Tanah HGU dan Aturan Hukumnya

Agar pengusaha kelapa sawit bisa mendapatkan HGU, ada sejumlah prosedur yang wajib diikuti. HGU dapat diberikan untuk tanah dengan luas sekurang-kurangnya 5 hektare.

Ilustrasi daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Foto area perekbunan sawit PT Permata Putera Mandiri (PPM), anak perushaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) .DOK. Humas ANJ Ilustrasi daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Foto area perekbunan sawit PT Permata Putera Mandiri (PPM), anak perushaan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANJ) .

Khusus untuk tanah negara yang diperuntukan untuk perkebunan, HGU bisa diberikan minimal 25 hektare untuk badan usaha. Patut dicatat, HGU perkebunan baru bisa diterbitkan apabila sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Untuk satu perusahaan sawit skala besar, bahkan bisa mendapatakn HGU hingga ratusan ribu hektare. Jangka waktu pengusaha mengelola HGU adalah 25 tahun dan bisa diperpanjang.

Tanah negara berupa HGU juga tak hanya diberikan kepada pengusaha lokal, namun juga diberikan seluas-luasnya untuk investor asing.

Baca juga: Singapura, Negeri Mungil yang Banyak Menguasai Kebun Kelapa Sawit di RI

Pemerintah sendiri bisa mencabut HGU yang dipegang pengusaha perkebunan kapan saja apabila dianggap tidak memenuhi ketentuan.

Kebun kelapa sawit terus bertambah pesat

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama 2014-2018, luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 7,89 persen.

Penyusutan kebun sawit hanya terjadi pada tahun 2016 ketika luas kebun kelapa sawit sedikit mengalami penurunan sebesar 0,5 persen atau berkurang seluas 58.811 hektar.

Terlepas dari itu, sejak tahun 2014 hingga tahun 2018, total luas areal kelapa sawit bertambah 3.571.549 hektar. Angka tersebut kembali naik pada tahun 2019.

Baca juga: 10 Provinsi Pemilik Lahan Kelapa Sawit Terluas di Indonesia

Total luas kebun kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019 adalah 14.456.611 hektar, meningkat dari tahun 2018 seluas 14.326.350 hektar.

Pada tahun 2019, sebagian besar kelapa sawit di Indonesia diuasahakan oleh perusahaan besar swasta (PBS), yang mencapai 54,94 persen dari total luas lahan sawit di Indonesia.

PBS menguasai 7.942.335 hektar kebun sawit di Indonesia. Sisanya, kebun sawit diusahakan oleh perkebunan rakyat (PR) sebesar 40,79 persen dan perkebunan besar nasional sebanyak 4,27 persen.

Perkebuan kelapa sawit tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dengan luas 7.944.520 hektar pada 2019.

Baca juga: Ini Penyebab Harga Minyak Goreng di Malaysia Cuma Rp 8.500 Per Kg

Di Sumatera, perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di wilayah Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.

Sementara itu, kebun sawit terluas di Indonesia kedua ada di Pulau Kalimantan dengan luas 5.820.406 hektar pada tahun 2019,meningkat dari tahun 2018 sebesar 5.588.075 hektar.

Di Kalimantan, perkebunan kelapa sawit banyak terdapat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Lebih lanjut, berikut ini 10 provinsi yang memiliki perkebunan sawit terbesar di Indonesia:

  • Riau: 2.741.621 hektar
  • Kalimantan Barat: 2.017.456 hektar
  • Kalimantan Tengah: 1.922.083 hektar
  • Sumatera Utara: 1.373.273 hektar
  • Kalimantan Timur: 1.254.224 hektar
  • Sumatera Selatan: 1.191.401 hektar
  • Jambi: 1.034.804 hektar
  • Aceh: 487.526 hektar
  • Kalimantan Selatan: 471.264 hektar
  • Sumatera Barat: 379.662 hektar

Hutan primer Papua kini mulai beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Foto diambil tahun 2018.GREENPEACE via BBC INDONESIA Hutan primer Papua kini mulai beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Foto diambil tahun 2018.

Baca juga: Mengapa Perusahaan Malaysia Menguasai Banyak Kebun Sawit di Indonesia?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PLN Batalkan Program Konversi Kompor Elpiji ke Kompor Listrik

PLN Batalkan Program Konversi Kompor Elpiji ke Kompor Listrik

Whats New
Event F1 H20 Targetkan 20.000 Pengunjung di Danau Toba

Event F1 H20 Targetkan 20.000 Pengunjung di Danau Toba

Whats New
Cara Daftar Kartu Prakerja lewat HP dengan Mudah

Cara Daftar Kartu Prakerja lewat HP dengan Mudah

Work Smart
BI dan Bank Negara Malaysia Perbarui Perjanjian Swap Bilateral LCBSA

BI dan Bank Negara Malaysia Perbarui Perjanjian Swap Bilateral LCBSA

Whats New
Buka Global Forum AMM G20, Mentan SYL Ajak Dunia Implementasikan Pertanian Digital

Buka Global Forum AMM G20, Mentan SYL Ajak Dunia Implementasikan Pertanian Digital

Rilis
Luhut: Dunia melihat Indonesia Sebagai Kekuatan Baru dan Mereka Menyampaikan kepada Saya...

Luhut: Dunia melihat Indonesia Sebagai Kekuatan Baru dan Mereka Menyampaikan kepada Saya...

Whats New
Apa Itu Resesi: Simak Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Apa Itu Resesi: Simak Pengertian, Penyebab, dan Dampaknya

Earn Smart
Lowongan Kerja Pendamping Lokal Desa 2022 untuk Lulusan SMA, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Pendamping Lokal Desa 2022 untuk Lulusan SMA, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Bunga Deposito BRI Naik, Ini Rinciannya

Bunga Deposito BRI Naik, Ini Rinciannya

Spend Smart
Menkop UKM Ingin Industri Furnitur Nasional Tak Hanya 'Jago Kandang'

Menkop UKM Ingin Industri Furnitur Nasional Tak Hanya "Jago Kandang"

Whats New
Ketika UMKM Didorong Masuk ke Pasar Global, Namun Sulit Mendapatkan Akses Pembiayaan...

Ketika UMKM Didorong Masuk ke Pasar Global, Namun Sulit Mendapatkan Akses Pembiayaan...

Whats New
Pemerintah-Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2023, Target Inflasi Naik Jadi 3,6 Persen

Pemerintah-Banggar DPR Sepakati RUU APBN 2023, Target Inflasi Naik Jadi 3,6 Persen

Whats New
Strategi Investasi Saham di Tengah Ketidakpastian Global Ala Kaesang Pangarep

Strategi Investasi Saham di Tengah Ketidakpastian Global Ala Kaesang Pangarep

Earn Smart
Depo Kontainer Terpadu Pertama di Indonesia Dibuka di NTT

Depo Kontainer Terpadu Pertama di Indonesia Dibuka di NTT

Whats New
Independensi Lembaga Pengawas dalam UU PDP Jadi Sorotan

Independensi Lembaga Pengawas dalam UU PDP Jadi Sorotan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.