Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Umumkan Pajak Karbon Batal Berlaku 1 April 2022

Kompas.com - 31/03/2022, 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pajak karbon tidak jadi berlaku pada 1 April 2022.

Dia menuturkan, upaya harmonisasi aturan soal pajak karbon masih dibahas agar sesuai dengan roadmap penurunan emisi karbon hingga mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

"Pelaksanaan pajak karbon seharusnya dilakukan pada 1 April 2022 namun kita masih harus melakukan koordinasi untuk mensinkronkan roadmap," kata Sri Mulyani dalam acara PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Jadi Juli 2022

Sri Mulyani mengungkapkan, pengenaan pajak karbon menjadi sangat rumit. Dari sisi harga misalnya, harga karbon di dunia berbeda-beda sehingga menimbulkan risiko kebocoran.Tak heran, perdagangan karbon antar negara membutuhkan kesepakatan global.

Perbedaan harga ini terlihat sangat timpang. Di satu negara sepertu Jepang, pajak karbon dikenakan sebesar 3 dollar AS/ton CO2e. Sedangkan di Prancis tarifnya mencapai 49 dollar AS/ton CO2e.

Sementara di Spanyol, tarif pajak karbon yang dikenakan mencapai 17,48 dollar AS/ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6. Di Kolombia, tarifnya sebesar 4,45 dollar AS/ton CO2e untuk semua sektor.

"Di satu negara harganya hanya 3 dollar AS, di negara lain harganya 25 dollar AS dan negara lain ada yang 45 dollar AS. Berdasarkan perhitungan, dunia akan berhasil mengatasi climate change, (jika) harga karbon itu harusnya bisa mencapai 125 dollar AS," jelas dia.

Oleh karena itu kata Sri Mulyani, Indonesia akan mengimplementasikan pajak karbon secara sangat hati-hati dan bertahap.

Apalagi saat ini, seluruh negara di dunia masih berkutat dalam situasi pandemi dan sedang berupaya memulihkan ekonomi. Dia tidak ingin, mekanisme pasar karbon justru menghambat pemulihan ekonomi.

"(Kami) menjaga agar pelaksanaan bisa berjalan baik dan tentu tidak mendisrupsi pemulihan ekonomi kita. Ini yang sedang kita terus lakukan," tandas Sri Mulyani.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Sumur Migas di Lepas Pantai Karawang Jawa Barat Siap Dioperasikan

Whats New
Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Pemkab Lamongan Salurkan BPJS Ketenagakerjaan kepada 8.000 Nelayan

Whats New
Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka 'Energizer' Ekspor dan Impor

Mentan SYL: Badan Karantina Pertanian Bukan Penjaga Pintu, Mereka "Energizer" Ekspor dan Impor

Rilis
Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Hampir Rampung, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Beroperasi Juli 2023

Whats New
Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Ramai Belanja Pakai Voucher Dibatalkan Otomatis, Ini Penjelasan Tokopedia

Whats New
Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Komisi IV DPR RI Sidak Pabrik Arang di Batam yang Bahan Bakunya dari Mangrove

Whats New
Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Anak Buah Luhut Tak Setuju soal Food Estate Humbahas Dianggap Gagal

Whats New
Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Harga Tiket Kereta Api Dikeluhkan Mahal, KAI: Harganya Bersifat Fluktuatif, Menyesuaikan Permintaan Pelanggan

Whats New
Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Food Estate Humbahas Dinilai Belum Optimal, Kementan: Bukan Lahan Tidak Subur, Tapi Butuh Perlakuan Khusus

Whats New
BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

BUMN Indofarma Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S1, Simak Kualifikasinya

Whats New
DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

DPR RI Nilai Pengembangan Food Estate Humbahas Belum Optimal

Whats New
Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Catat, Pengangguran, Korban PHK hingga Pekerja Bisa Ikut Program Kartu Prakerja

Work Smart
Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Viral Video Petani Buang-buang Tomat, Kementan: Itu Bukan Petani, Tapi Pedagang

Whats New
Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Whats New
Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Membaca Arah Kebijakan Kendaraan Listrik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+