Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sri Mulyani Umumkan Pajak Karbon Batal Berlaku 1 April 2022

Kompas.com - 31/03/2022, 11:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pajak karbon tidak jadi berlaku pada 1 April 2022.

Dia menuturkan, upaya harmonisasi aturan soal pajak karbon masih dibahas agar sesuai dengan roadmap penurunan emisi karbon hingga mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

"Pelaksanaan pajak karbon seharusnya dilakukan pada 1 April 2022 namun kita masih harus melakukan koordinasi untuk mensinkronkan roadmap," kata Sri Mulyani dalam acara PPATK 3rd Legal Forum di Jakarta, Kamis (31/3/2022).

Baca juga: Pemerintah Tunda Penerapan Pajak Karbon Jadi Juli 2022

Sri Mulyani mengungkapkan, pengenaan pajak karbon menjadi sangat rumit. Dari sisi harga misalnya, harga karbon di dunia berbeda-beda sehingga menimbulkan risiko kebocoran.Tak heran, perdagangan karbon antar negara membutuhkan kesepakatan global.

Perbedaan harga ini terlihat sangat timpang. Di satu negara sepertu Jepang, pajak karbon dikenakan sebesar 3 dollar AS/ton CO2e. Sedangkan di Prancis tarifnya mencapai 49 dollar AS/ton CO2e.

Sementara di Spanyol, tarif pajak karbon yang dikenakan mencapai 17,48 dollar AS/ton CO2e untuk semua sektor emisi gas rumah kaca (GRK) dari gas HFCs, PFCs, dan SF6. Di Kolombia, tarifnya sebesar 4,45 dollar AS/ton CO2e untuk semua sektor.

"Di satu negara harganya hanya 3 dollar AS, di negara lain harganya 25 dollar AS dan negara lain ada yang 45 dollar AS. Berdasarkan perhitungan, dunia akan berhasil mengatasi climate change, (jika) harga karbon itu harusnya bisa mencapai 125 dollar AS," jelas dia.

Oleh karena itu kata Sri Mulyani, Indonesia akan mengimplementasikan pajak karbon secara sangat hati-hati dan bertahap.

Apalagi saat ini, seluruh negara di dunia masih berkutat dalam situasi pandemi dan sedang berupaya memulihkan ekonomi. Dia tidak ingin, mekanisme pasar karbon justru menghambat pemulihan ekonomi.

"(Kami) menjaga agar pelaksanaan bisa berjalan baik dan tentu tidak mendisrupsi pemulihan ekonomi kita. Ini yang sedang kita terus lakukan," tandas Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Kacaribu mengatakan, pajak karbon ditunda sampai sekitar Juli 2022. Pemerintah ingin menyiapkan aturan turunan yang konsisten dan baik.

Baca juga: Sri Mulyani: Indonesia Butuh Rp 3.460 Triliun untuk Kurangi Emisi Karbon, APBN Tak Kuat Biayai

Aturan turunan pajak karbon perlu mengharmonisasikan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Sembari menyiapkan aturan turunan yang lebih komprehensif, pihaknya saat ini fokus memastikan suplai dan permintaan (demand) masyarakat dan daya belinya.

Tak bisa dipungkiri, harga-harga komoditas naik menjelang puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.

"Di tengah kita siapkan aturan ini secara konsisten antara satu dan lain, kita melihat ruang untuk menunda penerapan pajak karbon yang semula 1 april 2022, kita dapat tunda ke sekitar Juli," kata Febrio dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (28/3/2022).

Baca juga: Apakah Pajak Karbon Juga Sasar Konsumen?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut: Sampah di Jakarta Hampir 8.000 Ton Per Hari, tapi Daya Tampung Bantargebang Cuma 2.000 Ton

Luhut: Sampah di Jakarta Hampir 8.000 Ton Per Hari, tapi Daya Tampung Bantargebang Cuma 2.000 Ton

Whats New
Disentil Jokowi Soal Perlindungan Konsumen, OJK Bakal Benahi 'Market Conduct' sampai Pelayanan

Disentil Jokowi Soal Perlindungan Konsumen, OJK Bakal Benahi "Market Conduct" sampai Pelayanan

Whats New
GoTo Tambah Jumlah Komisaris dan Direktur, Ada Nama Mantan Gubernur BI

GoTo Tambah Jumlah Komisaris dan Direktur, Ada Nama Mantan Gubernur BI

Whats New
Palsukan SPT Pajak, Pengusaha Ini Kena Denda Rp 88 Miliar

Palsukan SPT Pajak, Pengusaha Ini Kena Denda Rp 88 Miliar

Whats New
PDSI dan Gagas Kerja Sama Program Konversi BBM ke Gas Bumi

PDSI dan Gagas Kerja Sama Program Konversi BBM ke Gas Bumi

Whats New
Kementerian PUPR: Pembangunan Jalan di IKN Nusantara Tidak Undang Investor

Kementerian PUPR: Pembangunan Jalan di IKN Nusantara Tidak Undang Investor

Whats New
Warga Antusias, Pembangunan Argo Eduwisata Artala di Cipanas Dilanjutkan

Warga Antusias, Pembangunan Argo Eduwisata Artala di Cipanas Dilanjutkan

Rilis
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara Online

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara Online

Work Smart
MinyaKita Langka, Warga: Di FB Saya Lihat Banyak yang Jual, tetapi di Sekitar Sini Susah...

MinyaKita Langka, Warga: Di FB Saya Lihat Banyak yang Jual, tetapi di Sekitar Sini Susah...

Whats New
Cara Beli Minyakita Menggunakan KTP, Mudah Atau Ribet?

Cara Beli Minyakita Menggunakan KTP, Mudah Atau Ribet?

Whats New
Kemenkeu: Pemerintah Menambah Utang untuk Membiayai Defisit yang Sudah Ditetapkan Bersama DPR

Kemenkeu: Pemerintah Menambah Utang untuk Membiayai Defisit yang Sudah Ditetapkan Bersama DPR

Whats New
Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Whats New
Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Whats New
Masyarakat Bisa Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian, Begini Caranya

Masyarakat Bisa Daftar dan Bayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan di Pegadaian, Begini Caranya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+