BLT Minyak Goreng Disalurkan Mulai Pekan Depan, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 6,95 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 6,95 triliun.

Anggaran itu tersebar di Kementerian Sosial (Kemensos) klaster bantuan sosial pangan dan di dalam program Bantuan Tunai untuk PKL, pemilik warung, dan nelayan (BT-PKLWN) yang disalurkan oleh TNI/Polri.

"Total untuk BLT minyak goreng ini teralokasi Rp 6,9 triliun," kata Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso dalam konferensi pers BLT Minyak Goreng, Jumat (8/4/2022).

Baca juga: Kemenko Perekonomian: BLT Minyak Goreng Mulai Disalurkan Minggu Depan

Susi menuturkan, penyaluran dari rumpun bansos pangan Kemensos memiliki anggaran mencapai Rp 6,2 triliun. BLT akan menyasar pada 20,65 juta KPM, yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT Kartu Sembako dan 1,85 penerima yang tidak menerima BPNT.

Dari rumpun BT-PKLWN, anggaran mencapai Rp 750 miliar, yang menyasar kepada 2,5 juta PKL dan pemilik warung, utamanya adalah PKL dan warung makanan atau gorengan di 514 kabupaten/kota.

Susi bilang, penyaluran paling cepat dilakukan mulai minggu depan dan harus selesai sepekan sebelum hari raya Idul Fitri.

"Sesuai arahan Pak Presiden program BLT minyak goreng sudah harus disalurkan pada bulan Ramadhan, paling lama kalau bisa seminggu sebelum Idul Fitri," beber dia.

Baca juga: BLT Minyak Goreng Rp 300.000 Lebih Dirasakan Masyarakat ketimbang Subsidi ke Pengusaha

Nantinya, KPM akan menerima bantuan Rp 100.000 per bulan selama 3 bulan, yang diberikan sekaligus Rp 300.000 pada bulan April 2022.

BLT minyak goreng yang masuk dalam bansos pangan Kemensos, penyaluran dilakukan melalui PT Pos untuk Kartu Sembako dan melalui Bank Himbara untuk PKH Murni.

Perhitungan total bantuan menggunakan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,32 liter per minggu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam sebulan, 1 orang membutuhkan minyak goreng sekitar 1 liter per orang, sehingga kebutuhan minyak goreng untuk 1 KPM dengan total 4 anggota keluarga mencapai 4 liter per bulan.

"Kami rakor teknis untuk revisi dokumen teknis administrasi, mulai dari pedoman umum, dokumen penganggaran, dan lain-lain. Target minggu depan sudah selesai, mudah-mudahan sudah mulai bisa disalurkan TNI/Polri masing-masing di 257 kabupaten/kota," tandas Susi.