Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Gelontorkan Dana Rp 431,5 Triliun, Ini Perinciannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 431,5 triliun untuk mempercepat pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dana bansos ini untuk menahan dampak terutama dari kenaikan harga pangan akibat terjadinya perang Ukraina.

Menurutnya, permintaan konsumsi dan investasi menjadi faktor pendorong pemulihan ekonomi. Oleh karenanya, pemerintah menggulirkan berbagai program perlindungan sosial senilai Rp 431,6 triliun untuk pertahankan daya beli masyarakat miskin.

Baca juga: Gaji ke-13 ASN Cair Juni, Tidak Bareng THR, Sri Mulyani: untuk Bantu Aparatur Jelang Tahun Ajaran Baru Sekolah

"Berbagai program ini dilakukan pemerintah untuk bisa melindungi masyarakat terutama dari sisi tekanan akibat gejolak global dan juga akibat pandemi. Ini adalah merupakan shock absorber atau bantalan sosial yang menggunakan APBN secara langsung untuk melindungi masyarakat yang rentan karena tekanan masih terus terjadi akibat harga pangan," ujarnya saat konferensi pers THR dan Gaji Ke-13, Sabtu (16/4/2022).

Baca juga: Utang RI Tembus Rp 7.000 Triliun, Apa Siasat Sri Mulyani agar Tak Bangkrut seperti Sri Lanka?

Lantas, dengan dana Rp 431,6 triliun digunakan untuk program apa saja?

1. Penyaluran PKH dan kartu sembako

Selama ini pemerintah telah melakukan penyaluran bansos PKH untuk 10 juta KPM sebanyak Rp 18,7 triliun, sedangkan bansos melalui kartu sembako sebesar Rp 45,1 triliun dibagikan untuk 18,8 juta KPM.

2. Subsidi energi dan non-energi

Selain itu, pemerintah memberikan subsidi energi dan non-energi kepada rumah tangga miskin dan rentan, UMKM, petani, dan transportasi umum sebesar Rp 194,3 triliun.

3. Bantuan iuran JKN

Pemerintah juga membantu masyarakat yang paling tidak mampu melalui program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional untuk 96,8 juta peserta dengan anggaran total Rp 46,5 triliun.

4. Program kartu prakerja

Hingga tahun ini pemerintah juga masih mengadakan program kartu pra kerja bagi masyarakat yang terdampak pandemi sebanyak 2,9 juta peserta dengan anggaran dari APBN sebesar Rp 11 triliun.

5. Penebalan program perlindungan sosial

Pemerintah juga melakukan penambahan manfaat untuk program perlindungan sosial untuk Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sembako bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat (PKM).

Masing-masing PKM akan menerima tambahan Rp 100.000 selama 3 bulan di mana akan mulai disalurkan pada bulan ini sebesar Rp 6,2 triliun.

"Pemerintah juga telah melakukan penebalan atau peningkatan dari program perlindungan sosial yang ada. Artinya, dengan menggunakan program perlindungan sosial yang ada dilakukan penambahan jumlah dari sisi manfaat yang dibayarkan langsung oleh APBN," ucapnya.

Kemudian, pemerintah juga menambah manfaat untuk pedagang kaki lima pangan sebanyak 2,5 juta PKL masing-masing menerima Rp 100.000 selama 3 bulan, mulai disalurkan pada bulan ini sebesar Rp 775 miliar.

Pasalnya, PKL terutama penjual makanan paling rentan terdampak karena bahan bakunya mengalami tekanan tambahan dari kenaikan harga bahan baku pangan.

"Penyaluran berbagai program bantuan dan penebalan bansos ini diharapkan dapat melindungi atau paling tidak mengurangi tekanan yang dirasakan oleh masyarakat. Khususnya kelompok masyarakat yang paling rentan, paling miskin, dan pedagang serta usaha kecil menengah," ucapnya.

6. Penambahan subsidi bunga KUR

Selain itu, pemerintah juga menambah subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 3 persen selama Januari-Desember 2022 untuk mendrong aktivitas ekonomi.

Perkiran penambahan ini sebesar Rp 11,9 triliun di atas pagu anggaran reguler yang sebesar Rp 23,1 triliun. Dengan demikian, subsidi bunga KUR totalnya mencapai Rp 35 triliun di tahun ini.

"Dengan demikian usaha kecil menengah diharapkan masih mampu untuk bisa pulih dan bekerja dengan akses modal di mana hubungannya masih terjaga pada level yang rendah yaitu hanya 3 persen," tuturnya.