Ini Strategi G20 Dukung Negara Berpenghasilan Rendah dan Rentan

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan terhadap negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan, terutama yang berisiko mengalami utang, menjadi salah satu bahasan utama dalam Pertemuan Kedua Menteri-menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (2nd FMCBG) Presidensi G20 Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, isu tersebut dibahas dalam agenda Arsitektur Keuangan Internasional. Dalam kesempatan ini anggota G20 disebut berkomitmen untuk memberikan dukungannya terhadap negara-negara rentan.

Salah satu hasil yang didapatkan dari pertemuan itu ialah, G20 akan melanjutkan proses reformasi tata kelola Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) melalui Tinjauan Umum Kuota ke-16 selambat-lambatnya 15 Desember 2023.

Baca juga: AS hingga Inggris Walkout dari Pertemuan G20, Sri Mulyani: Bukan Kejutan bagi Kami...

Selain itu, Perry menyebutkan, G20 juga membahas kemajuan dari pelaksaaan Kerangka Kerja Bersama G20 tentang perlakuan utang, dan langkah-langkah selanjutnya untuk memastikan implementasi yang lebih tepat waktu, teratur, dan terkoordinasi serta dapat diprediksi.

"G20 menyambut baik kesepakatan perlakuan utang untuk Chad dan menantikan pembentukan Komite Kreditur untuk Zambia secara tepat waktu," ujar dia dalam konferensi pers 2nd FMCBG Meeting, Kamis dini hari, (21/4/2022).

Lebih lanjut Perry bilang, G20 juga menyambut baik pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) dan mendorong lebih lanjut pemenuhan ambisi global sebesar 100 miliar dollar AS dari kontribusi sukarela untuk negara-negara yang membutuhkan.

"Dan juga menantikan operasionalnya pada pertemuan tahunan 2022," kata dia.

Dengan melihat kondisi perekonomian global saat ini, para anggota G20 mengakui peran penting Bank Pembangunan Multilateral (MDB) untuk mendukung pembiayaan pembangunan di negara-negara yang rentan dan dalam meningkatkan partisipasi sektor swasta.

Adapun anggota G20 juga berbagi pandangan tentang langkah ke depan untuk meningkatkan ketahanan dan mendukung pemulihan volatilitas aliran modal.

"Serta menegaskan kembali komitmen untuk penguatan dan efektivitas Jaring Pengaman Keuangan Global dengan meletakkan IMF sebagai pusatnya," ucap Perry.

Baca juga: Gubernur BI: Tanpa G20 Setiap Negara Akan Mengambil Kebijakan Berdasarkan Kepentingan dalam Negeri