Penghapusan Nakes Honorer Bisa Berdampak ke Kinerja Puskesmas

Kompas.com - 23/05/2022, 14:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Asosiasi Puskesmas se-Indonesia (Apkesmi) Trisna Setiawan mengatakan penghapusan tenaga kesehatan (Nakes) honorer bisa berdampak kepada kinerja puskesmas.

Trisna mengungkapkan sebanyak 60 persen nakes berstatus honorer atau non-ASN bekerja di puskesmas. Bahkan kata dia, masih ada nakes honorer di puskesmas yang bersedia bekerja sukarela atau dibayar seadanya.

"Kebijakan pemerintah untuk menghapuskan tenaga non-ASN pada 2023 akan sangat berdampak terhadap merosotnya kinerja puskesmas. Bahkan dapat melumpuhkan kegiatan puskesmas. Di sisi lain, akan menimbulkan pengangguran massal apabila tidak ada peralihan status tenaga non-ASN," ujarnya dalam Rapat Panja Tenaga Honorer dengan Komisi IX DPR, ditayangkan secara virtual, Senin (23/5/2022).

Baca juga: Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Trisna berharap pemerintah segera memudahkan tenaga honorer terutama nakes mencapai status kepegawaian tetap.

"Artinya seperti dari harapan teman-teman, kalau bisa memang nanti rekrutmennya itu ada prioritas untuk tenaga-tenaga non-ASN yang lebih dulu dan lebih lama," kata dia.

Menurut Trisna, nakes honorer kerap merasa pesimis ketika mengikuti tes seleksi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebab kata dia, para nakes honorer merasa kalah bersaing dengan pelamar yang baru lulus pendidikan. Padahal kata Trisna, nakes honorer jauh lebih berpengalaman.

"Kebijakan pemerintah untuk rekrutmen ASN melalui tes CPNS maupun PPPK tidak kompetitif untuk tenaga non-ASN. Karena akan kalah bersaing dengan lulusan baru yang lebih fresh. Sementara skill pegawai non-ASN jauh lebih kompeten," katanya

Baca juga: Tangis Tenaga Honorer ke Menteri Tjahjo: Kami Sudah Lahirkan Sarjana, Mbok Ya Diangkat...

Diberitakan sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo merasa khawatir karena pemerintah daerah terus merekrut tenaga honorer. Padahal kata Tjahjo, berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005, pemerintah daerah dilarang untuk merekrut tenaga honorer.

"Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan tentu mengacaukan hitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Hal ini juga membuat pemasalahan tenaga honorer menjadi tidak berkesudahan hingga saat ini. Oleh karenanya, diperlukan kesepahaman ataupun sanksi bagi instansi yang masih merekrut tenaga honorer," kata Tjahjo dalam keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022).

Saat ini kata Tjahjo, instansi pemerintah diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

Baca juga: Walaupun Sudah Dilarang sejak 2005, Masih Saja Pemda Nakal Rekrut Tenaga Honorer

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengunjung Meningkat, Emiten Mal Ini Optimistis Kinerja Keuangan Membaik

Pengunjung Meningkat, Emiten Mal Ini Optimistis Kinerja Keuangan Membaik

Whats New
Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Pendapatan Nasional: Pengertian, Manfaat, Konsep, dan Rumusnya

Earn Smart
Saat 'Green Energy' Tenaga Surya dan Angin Ubah Desa Energi Berdikari Cilacap dari Gelap Menjadi Terang...

Saat "Green Energy" Tenaga Surya dan Angin Ubah Desa Energi Berdikari Cilacap dari Gelap Menjadi Terang...

Whats New
G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

Whats New
Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Earn Smart
Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Whats New
MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

Whats New
Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Whats New
Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Whats New
Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Whats New
KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Whats New
Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Rilis
BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi 'BTN Bisnis', Targetnya Rp 7 Triliun

BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi "BTN Bisnis", Targetnya Rp 7 Triliun

Whats New
Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Whats New
IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet 'Buyers' Internasional

IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet "Buyers" Internasional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.