Ini Saran Komisi IX DPR ke Pemerintah agar Nakes Honorer Dapat Beralih Status

Kompas.com - 20/05/2022, 20:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengungkapkan, alih status tenaga kesehatan (nakes) honorer dan tenaga petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memperhatikan anggaran daerah.

Lantaran pembiayaan PPPK dibebankan pada anggaran belanja pegawai di masing-masing daerah. Hal itu Suir jelaskan usai menghadiri Rapat Panitia Kerja terkait Pengawasan Terhadap Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non-PNS, di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

"Keluhan dari pemerintah daerah itu gitu. Kalau diangkat lagi tenaga PPPK ini tentu belanja pegawai akan meningkat sedangkan sudah ada ketentuan kalau belanja pegawainya lebih 30 persen nanti ada risikonya terhadap pemerintah daerah, mungkin ada pemotongan anggaran dan sebagainya," katanya dilansir dari laman DPR RI, Jumat (20/5/2022).

Baca juga: Komisi IX Desak Pemerintah Beri Nakes Honorer Non-ASN Hak yang Layak dan Pantas

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), pada pasal 146 disebutkan bahwa besaran alokasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD.

Politisi Partai Gerindra tersebut berharap pemerintah dapat mencabut ketentuan tersebut, sehingga alokasi belanja pegawai di daerah dapat lebih besar dan bisa mengakomodir pembiayaan PPPK tenaga medis yang statusnya berasal dari honorer.

Ia juga menyinggung usulan penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah yang melakukan alih status nakes honorer dan petugas nakes lapangan keluarga berencana non-PNS ke PPPK.

"Jadi kita minta pemerintah supaya ya kalau perlu dicabut itu yang ketentuan bahwa belanja pegawai harus di bawah 30 persen, semua daerah itu umumnya lebih 30 persen," ucapmya.

Baca juga: Anggaran Insentif Nakes Rp 12 Triliun Cair, Menkes: Mudah-mudahan Bulan Ini Dibayarkan...

"Kemudian juga kita berharap dengan pengangkatan PPPK ini ya DAU nya ditambah lah ke daerah supaya daerah tidak berat. Nah sekarang ini daerah kan sudah sangat berat ini sebenarnya jadi perlu dipikirkan mengenai keperluan daerah itu yang kita bicarakan tadi," sambung dia.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini juga mendukung adanya afirmasi kepada nakes honorer dan PLKB non-PNS saat melakukan tes alih status ke PPPK. Menurutnya para tenaga honorer tersebut telah terbukti memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada pekerjaan mereka.

"Yang kita dorong di samping anggaran, ya kalau bisa tenaga honorer ini terutama yang sudah lama-lama ini enggak usah dites. Mereka dari teori mungkin sudah sudah banyak lupa tetapi dari keterampilan itu jauh lebih terampil daripada tenaga-tenaga yang baru. Jadi kalau perlu yang lama-lama itu enggak usah dites lah diterima langsung ya," sarannya.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), pemerintah berencana akan mengangkat lebih dari 200.000 tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (non-ASN) ke status PPPK, pada tahun ini dan 2023.

Hal ini dilakukan dengan alasan masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Selain itu alih status juga dilakukan karena mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023.

Baca juga: Ribuan Nakes Dapat Insentif Dobel, Menkes Klaim hanya 1 Persen dari Total

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Hukum: Tersangka DPO di Kasus KSP Indosurya Tetap Harus Ditahan Dahulu

Kuasa Hukum: Tersangka DPO di Kasus KSP Indosurya Tetap Harus Ditahan Dahulu

Whats New
Mulai Disosialisasikan, Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Mulai Disosialisasikan, Begini Cara Beli Minyak Goreng Pakai PeduliLindungi

Whats New
IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

IHSG Melemah di Sesi I Perdagangan, Rupiah Menguat

Whats New
Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Ini Alasan Nadiem Makarim Minta Kampus Bentuk Dana Abadi

Whats New
Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Saraswati Indoland Targetkan Marketing Sales Capai Rp 100 Miliar

Whats New
Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Pertumbuhan Uang Beredar Melambat, Ini Penyebabnya

Whats New
Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Nadiem Minta Kampus Negeri Bentuk Dana Abadi, Ada Insentif Rp 455 Miliar pada 2022

Whats New
Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Temui Ketua MUI, Hotman Paris Minta Maaf soal Promo Miras Holywings

Whats New
Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Honda Prospect Motor Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Kinerja Fintech Lending Masih Tertekan, Ini Penyebabnya

Whats New
Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Dua Tersangka Kasus KSP Indosurya Bebas, Perkaranya Tetap Berjalan

Whats New
Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Elon Musk Ramal Resesi AS Tak Terhindarkan dan Dalam Waktu Dekat

Whats New
Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Segini Biaya Admin BRI yang Memicu Nasabah Robek Buku Tabungan hingga Viral

Whats New
Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Deliveree Dapat Pendanaan Seri C Senilai 70 Juta Dollar AS untuk Perkuat Supply Chain

Whats New
Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Update Total Tarif Tol Surabaya-Probolinggo 2022 untuk Mobil Pribadi

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.