Mata Garuda Banten
Perkumpulan Alumni Beasiswa LPDP di Provinsi Banten

Perkumpulan alumni dan awardee beasiswa LPDP di Provinsi Banten. Kolaborasi cerdas menuju Indonesia emas 2045.

Potensi dan Tantangan Pengembangan Energi Terbarukan di Indonesia

Kompas.com - 31/05/2022, 14:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Yasir Arafat, S.Si., M.Si.*

INDONESIA merupakan salah satu negara dengan sumber daya energi terbarukan (renewable energy) paling melimpah di dunia dengan total potensi sebesar 441,7 GW.

Namun, pemanfaatannya belum optimal, baru sekitar 11,2 GW atau hanya 2,5 persen (data per Januari 2022 dari Kementerian ESDM).

Lebih khusus panas bumi yang saat ini baru terpasang 9,5 persen dari total potensi sebesar 24 GW. Padahal, potensi panas bumi di Indonesia mencapai 40 persen dari total potensi panas bumi di seluruh dunia (Nasruddin et al, 2016).

Posisi dan kondisi geografi serta geologi Indonesia juga sangat kondusif untuk dapat mengoptimalkan 208 GW tenaga surya, 75 GW tenaga air, 61 GW tenaga angin, 33 GW bionergi, dan 18 GW energi laut (Erdiwansyah et al, 2021).

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan sektor energi terbarukan sulit berkembang, di antaranya biaya dan investasi pengembangannya masih dianggap belum kompetitif dibandingkan energi fosil.

Kemudian P3IPTEK (Penelitian, Pengembangan, dan Penguasaan IPTEK) di bidang energi terbarukan masih terbatas, serta belum adanya regulasi yang lebih kuat, komprehensif, dan menjamin kepastian hukum bagi pengembangan energi terbarukan.

Meskipun telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur energi terbarukan, tetapi pemanfaatan dan pengembangannya sampai saat ini belum maksimal.

Selain UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, regulasi eksisting terkait energi terbarukan adalah UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) sebagai Omnibus Law diharapkan dapat mendorong pengembangan energi terbarukan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.