Ahli Hukum: Jika Mengacu Pancasila, Penanganan Masalah Komoditas Strategis akan Lebih Berkeadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Hukum dan Kebijakan Publik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Kris Wijoyo Soepandji mengatakan, masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh perlindungan sektor-sektor strategis. Oleh karenanya, perumusan kebijakan yang berkaitan dengan sektor strategis harus berpihak dan mendukung kepentingan nasional.

Kris menyebutkan, sektor-sektor strategis yang berkontribusi besar pada negara, seperti pertambangan, perikanan, pertanian dan perkebunan yang di antaranya gula, kelapa sawit, serta tembakau seringkali mendapat tekanan dari beberapa pihak.

Menurutnya, perlu dicari solusi atas polemik terhadap perumusan kebijakan di sektor tersebut yang mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat.

Baca juga: Pesan Sri Mulyani di Hari Lahir Pancasila: Bangkitkan Kembali Semangat Juang

Jangan sampai, kata dia, pemerintah hanya mendengarkan suara dari satu pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Hal ini ia sampaikan dalam Webinar Pancasila Membangun Manusia, Bangsa, dan Dunia di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Rabu (15/6/2022).

"Gula adalah komoditi yang penting, tapi sekarang jadi (dianggap) bahaya bagi kesehatan dan punya (dampak) adiksi yang besar. Pertanyaannya, apakah mungkin gula dihilangkan?" tanya Kris dalam keterangan tertulis.

"Kelapa sawit juga mengganggu alam, tapi gimana caranya agar tidak mengganggu alam namun tetap memberi nafkah para petani? Itu yang harus dicari (solusinya)."

"Masalah cengkih dan tembakau dikatakan merusak kesehatan. Itu betul, tapi bagaimana (dengan nasib) orang yang hidup di sana, seperti petani?" ujar Kris. 

Baca juga: Momentum Hari Lahir Pancasila, Arsjad Rasjid Serukan Persatuan untuk Indonesia Tangguh

Kris bilang, dibutuhkan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses perumusan kebijakan agar produk hukum yang dibuat dapat merepresentasikan kepentingan nasional dan menciptakan harmoni pada tatanan masyarakat.

Menurut dia, faktor hukum dan etika adalah faktor penentu yang dapat memenangkan persaingan global di masa depan.

"Pertarungan masa depan itu tak lain tak bukan adalah legal and ethical advantage. Kalau Pancasila itu dikecilkan nilainya, itu bagian dari kekalahan secara legal," ujarnya.

Baca juga: Tangkal Radikalisme, Menteri PANRB Minta ASN Amalkan Pancasila

Hubungan dua arah antara pemerintah dan masyarakat

Dalam kesempatan yang sama, Peneliti Pusat Kajian Hukum dan Pancasila FH-UI, Bono Budi Priambodo menjelaskan, seharusnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bersifat dua arah.

Sehingga dalam proses perumusan kebijakan, pemerintah harus melibatkan masyarakat yang memiliki kepentingan. Menurut Bono, regulasi harus dibuat atas dasar kepentingan semua pihak.

"Pengaturan ini adalah masalah bersama. Harusnya sama-sama duduk bareng, membicarakan kepentingan masing-masing, menemukan kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Ini yang disebut smart regulation," ujarnya.

Ia menambahkan, pelibatan masyarakat atau stakeholder terkait perumusan kebijakan merupakan implementasi nilai Pancasila yang seharusnya menjadi budaya bangsa Indonesia, yaitu musyawarah untuk mendapatkan hasil yang mufakat.

Dalam pengambilan keputusan, hasil musyawarah harus menerapkan prinsip keterbukaan dan tidak memaksakan kehendak. Proses musyawarah kata dia, akan menciptakan sinergi yang positif antara pemerintah dan masyarakat sehingga cita-cita bangsa dapat dicapai sebagaimana mengacu pada Pancasila.