Hippi soal Wacana Cuti Melahirkan 6 Bulan: Psikologi Pengusaha Harus Dijaga

Kompas.com - 23/06/2022, 22:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR dalam waktu dekat akan membahas Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang salah satu pasalnya memuat hak cuti melahirkan 6 bulan dan cuti suami selama 40 hari.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta Sarman Simanjorang berharap, pemerintah dan DPR melakukan kajian serta evaluasi yang mendalam sebelum menetapkan UU tersebut.

Sebab kata dia, RUU tersebut menyangkut produktivitas tenaga kerja dan tingkat kemampuan dari masing masing pengusaha. Dia bilang, wacana cuti hamil selama 6 bulan dan cuti suami 40 hari harus mempertimbangkan dari berbagai aspek, mulai tingkat produktivitas, kemampuan pelaku usaha, dan dampak terhadap pelaku UMKM.

Baca juga: Tutup Munas Kadin, Mendagri: Investor Asing Boleh Masuk tapi...

"Psikologi pengusaha harus dijaga karena merekalah yang akan menjalankan kebijakan ini sehingga memiliki kesiapan dan kemampuan jika RUU ini disahkan," katanya melalui keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022).

Padahal kata dia, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah diatur hak cuti hamil selama 3 bulan, dan telah berjalan hampir 19 tahun. Ia mengatakan pelaku usaha menjalankan aturan tersebut dengan konsisten.

"Jangan sampai nanti pengusaha mensiasati pekerjanya menjadi pekerja kontrak karena harus mengeluarkan biaya operasional dalam bentuk gaji selama enam bulan terhadap pekerja yang mendapatkan cuti hamil. Jangan sampai kebijakan ini akan semakin menurunkan peringkat produktivitas tenaga kerja kita yang jauh tertinggal," kata Sarman.

Sarman menambahkan, berdasarkan data dari Asian Productivity Organization (APO) pada 2020, posisi produktivitas per pekerja Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia.

Menurutnya Indonesia berada di bawah rata-rata tingkat produktivitas tenaga kerja 6 negara ASEAN. Di dunia, Indonesia berada diurutan 107 dari 185 negara.

Baca juga: APBN Surplus, Sri Mulyani Injak Rem Utang Pemerintah

Sementara itu, berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2019, jumlah tenaga kerja UKM sebanyak 119,6 juta orang setara dengan 96,92 persen total tenaga kerja Indonesia. Sisanya 3,08 persen berasal dari usaha besar.

"Pelaku UMKM memiliki tenaga kerja antara 1-4 orang, bisa dibayangkan jika pekerja wanitanya cuti selama 6 bulan dan harus mengeluarkan gaji selama cuti tersebut apakah dari sisi finansial UMKM tersebut memiliki kemampuan. Nah hal-hal seperti ini harus menjadi pertimbangan dan perhatian karena akan menyangkut nasib 60 juta UMKM kita," kata dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.