Adhitya Wardhono
Dosen

Dosen dan peneliti ekonomi di Universitas Jember

Menakar Peluang Rupiah Digital

Kompas.com - 14/07/2022, 16:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MATA uang digital jadi bahasan menarik di Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022 yang juga G20 Side Event Finance Track di Bali (12/07/2022). Faktor pendorongnya adalah ancaman penurunan penggunaan uang tunai dan meningkatnya popularitas cryptocurrency seperti bitcoin

Kondisi itu memaksa bank sentral di berbagai negara berpikir ulang tentang peluang merilis uang digital. Penerbitan mata uang digital oleh sebuah bank sentral disebut Central Bank Digital Currency (CBDC).

Pertanyaannya, seberapa penting bank sentral perlu menerbitkan CBDC. Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan terkait desain, biaya, dan manfaatnya ke depan.

Baca juga: 5 Fakta Rupiah Digital, Tekan Risiko Kripto hingga Dikritik IMF

Mata uang digital yang diterbitkan bank sentral merupakan evolusi besar ke depan dari sistem pembayaran saat ini. Atlantic Council melaporkan, per Mei 2022 sudah 10 negara yang resmi meluncurkan CBDC, yaitu Bahama, Jamaika, Antigua dan Barbuda, Saint Kitt dan Nevis, Montserrat, Dominika, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Grenada, dan Nigeria.

Di kawasan ASEAN, hanya negara Singapura, Malaysia, dan Thailand yang melakukan tahap uji coba CBDC. Sedangkan Indonesia, Myanmar, Filipina, Vietnam, dan Laos masih dalam tahap riset.

Sementara, data kepemilikan aset cryptocurrency yang dilansir dari Global State of Crypto Report 2022 memposisikan Indonesia bersama Brasil pada urutan pertama. 

Bagaimana dengan Bank Indonesia (BI) sebagai sebuah bank sentral? Bagi BI, tentu sangat menantang ikut berencana meluncurkan rupiah digital untuk bersaing menghadapi cryptocurrency seperti bitcoin dan ethereum. Program rupiah digital menjadi bagian proses digitalisasi ekonomi Indonesia yang saling terintegrasi. Jika BI berencana menjadikan rupiah digital sebagai mata uang digital resmi Indonesia, maka BI juga akan melakoni koordinasi dengan bank sentral negara lain.

Memungkinkan kebijakan moneter lebih gesit

Kehadiran mata uang digital memantik perdebatan terkait saluran transmisi kebijakan. Kebijakan moneter diyakini memilik dampak tak langsung pada perekonomian melalui berbagai saluran transmisi. Efeknya akan ada jeda waktu sebelum bisa dirasakan. Ini beda dengan kebijakan fiskal yang lebih cepat berdampak pada perekonomian.

Namun, kehadiran CBDC akan menciptakan era baru pada kebijakan moneter yang lebih gesit. Bank sentral bisa mendistribusikan uang baru secara langsung ke pengguna akhir tanpa perantara. Program pemerintah seperti bantuan tunai dapat diinisiasi melalui instrumen CBDC. Berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang membutuhkan penerbitan obligasi pemerintah.

Bank sentral melalui CBDC nantinya dapat langsung memberikan stimulus yang dibutuhkan dalam perekonomian, sehingga muncul potensi pelebaran pada ruang fiskal dan besaran penerimaan pajak.

Ilustrasi rupiah, ilustrasi rupiah digital, ilustrasi  mata uang digitalSHUTTERSTOCK/MACIEJ MATLAK Ilustrasi rupiah, ilustrasi rupiah digital, ilustrasi mata uang digital
CBDC bisa dimodifikasi dan diprogram sesuai kebutuhan, sehingga memunculkan beragam kemungkinan seperti dikenakan bunga ataupun diberi batasan waktu secara umum. Dengan demikian, bank sentral bisa punya kekuatan dalam memengaruhi perilaku agen ekonomi melalui CBDC.

Keputusan untuk menggunakan rupiah digital menunjukkan arah potensial dalam implementasi. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan terkait penerapannya, misalnya menjaga hak privasi konsumen dan memberikan transparansi yang diperlukan untuk mencegah aktivitas kriminal, serta membangun model perantara yang tepat.

Baca juga: Gubernur BI Beberkan Persiapan Penerbitan Rupiah Digital

Di bawah model perantara, sektor swasta akan menawarkan akun atau dompet digital untuk memfasilitasi pengelolaan kepemilikan dan pembayaran CBDC. Model perantara akan memfasilitasi penggunaan kerangka kerja manajemen identitas dan privasi yang ada di sektor swasta. Juga memanfaatkan kemampuan sektor swasta untuk berinovasi dan mengurangi prospek gangguan destabilisasi sistem keuangan.

Agar CBDC berfungsi sebagai alat pembayaran yang bisa diakses secara luas, CBDC harus bisa dengan mudah dipindahtangankan antara pelanggan/konsumen dari perantara berbeda. Kemampuan untuk mentransfer nilai secara mulus antara perantara berbeda membuat sistem pembayaran lebih efisien dengan memungkinkan uang bergerak bebas di seluruh sektor perekonomian.

Lembaga keuangan perlu tunduk pada aturan ketat yang dirancang untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. CBDC perlu dirancang untuk mematuhi aturan ini. Artinya, perantara CBDC perlu memverifikasi identitas orang yang mengakses CBDC, seperti halnya bank dan lembaga keuangan lainnya yang saat ini memverifikasi identitas pelanggan mereka.

Perlu waspadai sejumlah risiko

Namun, praktik ini tentunya memiliki risiko besar dan bisa menimbulkan masalah yang bisa mengurangi kepercayaan publik pada CBDC. Karena itu, walau CBDC bisa memberikan bank sentral berbagai keleluasaa, praktiknya harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan disrupsi yang justru berakibat ketidakstabilan ekonomi.

Transaksi yang terekam CBDC bisa dimanfaatkan untuk pembentukan database keuangan, bisa jadi input keperluan riset dan pengambilan kebijakan. CBDC memunculkan peluang pengumpulan data yang sebelumnya sulit untuk didapatkan pada berbagai sektor ataupun entitas tertentu, sehingga bisa mendorong riset untuk memahami kompleksitas perilaku agen ekonomi.

Baca juga: Ini Perbedaan Rupiah DIgital dengan Uang Elektronik dan Dompet Digital

Evaluasi dan optimalisasi kebijakan yang memiliki sangkut paut dengan ekonomi keuangan digital tentunya akan menjadi lebih mudah melalui data yang dapat dikumpulkan dari transaksi CBDC. Namun, publikasi atau akses data untuk umum bukan hal yang mudah dan bisa menimbulkan masalah. Regulasi dan payung hukum yang jelas terkait perlindungan dan jaminan data dibutuhkan agar tidak menimbulkan kecemasan publik.

Faktor lain yang perlu dipertimbangan adalah kemudahan dalam mengakses, konsistensi, kelengkapan, dan pembaruan data secara berkala sehingga hadir ketersediaan database yang berkualitas bagus dan tertata rapi.

Akhirnya kita menunggu konsep dan road map rupiah digital dari BI. Kita berharap konsep itu adaptif terhadap dinamika ekonomi dan mengerek pertumbuhan ekonomi, serta memberi kepastian stabilitas ekonomi. Untuk itu BI harus memiliki kredibilitas agar memungkinkan peluang rupiah digital hadir. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.