KILAS

Soal Kebijakan Subsidi Pupuk, Guru Besar IPB Nilai Masih Diperlukan dan Disempurnakan

Kompas.com - 15/07/2022, 09:47 WIB

KOMPAS.com – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Muhammad Firdaus mengatakan, kebijakan subsidi pupuk masih diperlukan karena menjadi prasyarat berlangsungnya produksi pertanian dan peningkatan produktivitas.

"Kami juga menilai kebijakan mengenai pupuk subsidi perlu disempurnakan," kata Firdaus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (15/7/2022).

Di sisi lain, Firdaus juga menilai perlu penyederhanaan jenis komoditas sesuai dengan karakter ekonomi, di mana harga tidak boleh mahal.

"Maka, padi, jagung, dan kedelai adalah komoditas yang harus disubsidi," ujarnya.

Lebih lanjut, Firdaus mengomentari pula jenis pupuk subsidi yang tengah diarahkan Kementerian Pertanian (Kementan), yaitu pupuk majemuk NPK.

"Itu juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik. Pada saat sama, perlu dilakukan peremajaan tanah," imbuhnya.

Baca juga: Jokowi Apresiasi Pengembangan Benih Unggul Padi oleh Kementan

Firdaus merekomendasikan pemerintah agar lebih mendorong dan memfasilitasi upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara.

Pemanfaatan mikroorganisme tersebut sekaligus dapat membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan.

"Petani dapat diberdayakan untuk penyediaan alternatif tersebut. Upaya penerapan pertanian presisi juga perlu diterapkan. Ini dilakukan dalam ekosistem yang dapat dibangun dengan skema closed loop," terangnya.

Di sisi lain, Firdaus menilai formula 15-10-12 merupakan hal yang bagus dan perlu disosialisasikan secara masif.

"Saya juga menilai alternatif pupuk seperti pupuk organik, perlu mendapat perhatian lebih serius dan perlu mendapatkan subsidi ke depannya," tuturnya.

Firdaus mengatakan, dalam konteks penguatan ketahanan pangan, pupuk perlu disubsidi dalam jangka pendek. Petani pun difasilitasi akses kredit.

Baca juga: Kementan Fokus Subsidi NPK dan Urea, Akademisi Unpad Bagikan Pendapatnya

"Secara bertahap perlu pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain, seperti subsidi harga pangan pokok, direct income, dan mendukung subsistem agribisnis, irigasi pertanian, asuransi pertanian dan lain sebagainya," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Sahamnya ARB Berjilid-jilid, GOTO Gelar 'Public Expose Insidentil' | Profil Profesor Gudono, Besan Jokowi

[POPULER MONEY] Sahamnya ARB Berjilid-jilid, GOTO Gelar "Public Expose Insidentil" | Profil Profesor Gudono, Besan Jokowi

Whats New
KAI Tegaskan Akan 'Blacklist' Pelaku Pelecehan Seksual

KAI Tegaskan Akan "Blacklist" Pelaku Pelecehan Seksual

Rilis
Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Lowongan Kerja Yamaha Musik Indonesia Distributor untuk S1 Semua Jurusan, Ini Kualifikasinya

Work Smart
Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Petrokimia Gresik Yakin Penyaluran 3,87 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Tercapai

Whats New
Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Perumnas Gandeng LPDP untuk Kembangkan Riset dan Inovasi Produk Hunian

Whats New
Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Dorong UMKM Manfaatkan Teknologi, Kadin: Jangan Sampai Stunting, Jadi Harus Naik Level

Rilis
KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

KPK Soroti Program Jaminan Kesehatan Nasional

Whats New
BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

BKN Pastikan Hasil Tes Sistem CAT Seleksi PPPK Nakes Tidak Bisa Dimanipulasi

Whats New
DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

DPR Sahkan RKUHP, Sandiaga Minta Wisman Tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

Whats New
Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Viral Video Debitur Meikarta Minta Pembatalan Kredit, Pengamat: Tergantung Klausul Jual Beli

Whats New
MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

MITI Gelar Rights Issue Untuk Modal Akuisisi Perusahaan

Rilis
Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Freeport Buka 10 Lowongan Kerja untuk Lulusan S1, Simak Persyaratannya

Work Smart
Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Gandeng Lazada, Kredito Bidik Penyaluran Pembiayaan Tembus Rp 300 Miliar

Whats New
Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Alasan Nama BPR Diubah Jadi Bank Perekonomian Rakyat dalam RUU P2SK

Whats New
Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Harga Telur Ayam Naik, BI Perkirakan Inflasi Desember 2022 Capai 0,37 Persen

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.