Dilema Kereta Cepat China: Pilih yang Murah, Hasilnya Tetap Mahal

Kompas.com - Diperbarui 09/08/2022, 08:28 WIB

KOMPAS.com - Proyek kereta Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium perusahaan Indonesia-China kini tersandung sederet masalah. Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, namun diperkirakan baru selesai pada pertengahan 2023. Biaya pembangunan pun membengkak.

Biaya pembangunan mega proyek infrastruktur itu mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,2 triliun. Angka tersebut membengkak 1,9 miliar dollar AS, dari rencana awal sebesar 6 miliar dollar AS.

Sejumlah faktor penyebab pembengkakan biaya antara lain perobohan dan pembangunan ulang tiang pancang karena kesalahan kontraktor, pemindahan utilitas, penggunaan frekuensi GSM, pembebasan lahan, pencurian besi, hingga hambatan geologi dalam pembangunan terowongan.

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan proposal Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Agar proyek tidak sampai mangkrak, pemerintah Indonesia menambal sebagian kekurangan dana dengan duit APBN melalui skema penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN yang terlibat di proyek tersebut.

Kalangan yang kontra terhadap proyek tersebut menyebut bahwa perkembangan realisasi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tak sesuai dengan janji pemerintah dulu.

Sebagai upaya menyelamatkan proyek kerja sama Indonesia-China itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Dalam Pasal 4 Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Jokowi mengizinkan penggunaan dana APBN untuk membiayai Kereta Cepat Jakarta Bandung. Padahal sebelumnya, Jokowi beberapa kali tegas berjanji untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk mega proyek tersebut.

Baca juga: Mengingat Janji Jokowi saat Pilih China: Kereta Cepat Tak Pakai APBN

Pilih China yang lebih murah

Menilik ke belakangan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sebenarnya pertama kali diajukan Jepang. Negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan ke pemerintah Jokowi melalui JICA

Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan telah menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dollar AS sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan.

Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dollar AS, di mana 75 persennya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1 persen per tahun.

Belakangan di tengah lobi Jepang, tiba-tiba saja China muncul dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu rupanya mendapat sambutan baik dari Menteri BUMN 2014-2019, Rini Soemarno.

Baca juga: Keruwetan Kereta Cepat dan Sikap Keberatan Jonan saat Jadi Menhub

Rini bahkan menandatangani nota kesepahaman kerja sama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi pada Maret 2016.

China kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dollar AS dengan skema investasi 40 persen kepemilikan China dan 60 persen kepemilikan lokal, yang berasal dari konsorsium BUMN.

Dari estimasi investasi tersebut, sekitar 25 persen akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun.

Selain itu, China menjamin pembangunan ini tak menguras dana APBN Indonesia. Meski pada akhirnya, pihak China justru kini meminta pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya yang muncul. 

Penegasan semua biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung tanpa uang APBN kemudian disahkan pemerintah Jokowi lewat penerbitan Perpres Nomor 107 Tahun 2015, tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung.

Meski demikian, Jokowi kemudian meralatnya agar APBN bisa ikut mendanai kereta cepat dengan menandatangani Perpres Nomor 93 Tahun 2021.

Baca juga: Kala Jonan Tak Hadir Saat Jokowi Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Alasannya...

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Cara Isi Saldo PayPal Termudah dan Tercepat

4 Cara Isi Saldo PayPal Termudah dan Tercepat

Spend Smart
Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Menteri PUPR: Pemeliharaan Ciliwung Penting agar Jadi Barometer Sungai Bersih dan Indah di Perkotaan

Menteri PUPR: Pemeliharaan Ciliwung Penting agar Jadi Barometer Sungai Bersih dan Indah di Perkotaan

Whats New
Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Siap Dioperasikan Bulan Ini

Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Siap Dioperasikan Bulan Ini

Whats New
Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

Whats New
Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Whats New
Benarkah di China Stasiun Kereta Cepatnya Jauh di Pinggiran Kota?

Benarkah di China Stasiun Kereta Cepatnya Jauh di Pinggiran Kota?

Whats New
Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Whats New
Libur Nataru, PUPR Pastikan Lintas Jawa Pantai Utara ke Selatan Bisa Dilalui

Libur Nataru, PUPR Pastikan Lintas Jawa Pantai Utara ke Selatan Bisa Dilalui

Whats New
Rekrutmen BUMN Gelombang II Masih DiBuka, Simak Syarat, Cara, hingga Tahap Pendaftarannya

Rekrutmen BUMN Gelombang II Masih DiBuka, Simak Syarat, Cara, hingga Tahap Pendaftarannya

Work Smart
Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Whats New
Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Penumpang Kereta Cepat 'Dioper' ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Penumpang Kereta Cepat "Dioper" ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Whats New
Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.