Antisipasi Penyebaran PMK, Kemenhub Optimalkan Kapal Ternak Pendukung Swasembada Daging

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan seluruh stakeholder pemangku kepentingan melakukan pertemuan atau Rapat Koordinasi Teknis untuk menyamakan persepsi dan kesatuan pandangan dalam hal menanggulangi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Dalam pertemuan ini ditegaskan, dalam rangka mengantisipasi dan memutus wabah PMK yang tengah melanda hewan-hewan ternak di Indonesia, Kementerian Perhubungan dipastikan berupaya untuk mendukung swasembada daging nasional dengan mengoptimalisasi layanan tol laut angkutan khusus ternak.

Baca juga: Pemerintah: PMK Ada, tetapi Bisa Dikendalikan dan Tidak Membahayakan Manusia

Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait, Pujo Kurnianto mengatakan, melalui pertemuan ini diharapkan juga dapat memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

Menurut Pujo, melalui pertemuan ini diharapkan pelayanan kapal angkutan ternak dapat ditingkatkan, sehingga tentunya dapat meningkatkan perekonomian para peternak di tingkat produsen dan menjamin ketersediaan daging di pasar konsumen.

“Tujuan akhirnya tentu adalah memperlancar arus distribusi ternak melalui angkutan laut dengan memperhatikan prinsip animal welfare di masa wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” ujarnya dalam siaran resminya, dikutip Kompas.com lewat siaran resminya, Jumat (26/8/2022).

Baca juga: Pemerintah Dorong Percepatan Penanganan PMK di Daerah

Sementara itu Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Hendri Ginting mengatakan, sejak diluncurkan pada tahun 2015, program tol laut dan angkutan laut khusus ternak terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.

Hal ini, menurut Ginting disebabkan karena semakin meningkatnya kebutuhan pangan di dalam negeri, yang mana salah satunya adalah kebutuhan akan daging. "Maka sudah sepatutnyalah pemerintah menyelenggarakan angkutan khusus ternak di dalam negeri," ujarnya.

Baca juga: Bulog Jamin Daging Kerbau Beku dari India Bebas PMK

Kapal khusus angkutan ternak sendiri, jelas Ginting, merupakan salah satu sub sistem dari sistem angkutan laut nasional, diselenggarakan oleh pemerintah, dengan memberikan subsidi operasi kepada armada kapal khusus angkutan ternak dari dana APBN, yang disalurkan pada setiap tahun anggaran melalui DIPA.

“Program tersebut selaras dengan prioritas percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia,” kata Ginting.

Lebih lanjut dia menjelaskan, latar belakang timbulnya kapal khusus angkutan ternak, merupakan konsekuensi logis dari keadaan geografis Indonesia, dengan segala kaitannya antara lain beragamnya tingkat kebutuhan dan kemampuan produksi hasil ternak masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis tersebut.

Baca juga: Kementan Pastikan Pangan Wilayah Pulau Buton Aman dan Bebas PMK

Distribusi ternak dan biaya transportasi

Selain itu, tingkat distribusi ternak di Indonesia masih termasuk kurang, dikarenakan keterbatasan kemampuan armada angkutan laut nasional dalam negeri (belum tersedia kapal khusus pengangkut ternak).

“Di Indonesia, pengangkutan ternak masih dominan menggunakan kapal barang, sehingga tidak memperhatikan faktor kesejahteraan hewan,” katanya.

Selain itu, biaya transportasi untuk mengangkut ternak dengan menggunakan kapal kargo cukup tinggi, sehingga prosentase biaya transportasi melebihi prosentase keuntungan pedagang.

“Oleh karena itulah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengupayakan pengembangan kapal khusus angkutan ternak secara bertahap dan terencana mencakup wilayah sentra lumbung ternak sapi terbesar di Indonesia ke seluruh nusantara,” ungkap Ginting.

Baca juga: Bertemu Mentan SYL, Menteri Pertanian Australia Janji Kirimkan 1 Juta Vaksin PMK

Ginting beranggapan, terselenggaranya pengangkutan ternak dengan jadwal tetap dan teratur dapat membantu peternak sapi dalam hal kepastian waktu sehingga dapat mempersiapkan dan mengirimkan ternak hasil produksinya ke daerah konsumen.

Pengangkutan dengan kapal ternak dapat menjamin terpeliharanya kondisi kesehatan, kesejahteraan dan bobot hidup ternak sampai ke pelabuhan tujuan dengan melakukan kegiatan pemeliharaan ternak selama pelayaran dan memastikan lingkungan kandang, sirkulasi udara, sistem pembuangan kotoran dalam kondisi baik.

“Muatan ternak sapi yang diangkut dengan kapal angkutan khusus ternak sudah melalui tahapan karantina selama 14 hari di pelabuhan muat, dan sudah mendapatkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) yg dikeluarkan oleh Badan Karantina Daerah. Dengan demikian hewan ternak yang diangkut benar-benar sehat dan bebas dari wabah PMK,” terang Ginting.

Selain itu Ginting juga mengatakan, jalur tol laut adalah sarana yang relatif aman untuk menghindari potensi hewan kurban tertular penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Lebih lanjut, Ginting menyatakan pihaknya terus berupaya untuk terus meningkatkan potensi kapal ternak pada tahun 2022, salah satunya dengan melaksanakan sinkronisasi supply-demand ternak antar Daerah, berkoordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait untuk mendapatkan informasi penetapan, serta menerapkan Aplikasi Terintegrasi antara Sale-Buy Ternak dengan Aplikasi Sitolaut Ternak dan meningkatkan Informasi Layanan Angkutan Khusus Ternak.

“Selain itu, kami juga terus berupaya untuk mengoptimalisasi muatan balik, berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta stakeholder terkait,” ujarnya.

Oleh karena itulah, dia berharap pertemuan ini dapat menjadi wadah untuk berdiskusi, menyalurkan ide dan inovasi dalam mewujudkan penyelenggaraan Angkutan Khusus Ternak secara optimal.

Sebagai informasi, kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Ternak Tahun 2022 ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN, Lembaga Pendidikan, serta Asosiasi dan stakeholder terkait baik sebagai narasumber maupun peserta.

Adapun rapat koordinasi ini dilakukan di Hotel JW Marriot Surabaya selama 2 hari sejak Kamis (25/8) hingga Jumat (26/8) dengan mengangkat tema “Optimalisasi layanan Tol Laut Angkutan Khusus Ternak untuk Mendukung Swasembada Daging Nasional di Masa Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).