Momentum Membangun Angkutan Umum yang Andal

SETELAH menaikkan harga BBM yang menguras APBN dan salah sasaran, pemerintah sekarang perlu memusatkan perhatian pada pengembangan angkutan umum yang diharapkan masyarakat, yaitu murah, berjadwal, aman, dan nyaman; singkatnya dapat diandalkan.

Jakarta adalah kota yang pertama kali menyediakan angkutan demikian, yaitu Transjakarta. Sejak dioperasikan tahun 2004, Transjakarta terus ditambah jumlah armada dan koridornya.

Pada 2020, Transjakarta mengoperasikan total 4.079 unit armada yang terdiri dari bus gandeng, bus tunggal, bus maxi, bus tingkat, bus sedang, dan bus kecil. Layanan Transjakarta saat ini sudah menjangkau 90 persen wilayah Jakarta.

Transjakarta juga sudah terkoneksi dengan angkutan umum di daerah-daerah sekitarnya, melalui layanan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang menghubungkan Jakarta dengan pusat-pusat kota di Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi.

Yang juga dapat diacungi jempol adalah Manajemen Transjakarta menargetkan penggunaan 10.000 unit bis listrik pada 2030, yang dilakukan secara bertahap.

Maka kota Jakarta dapat disebut telah memiliki angkutan publik yang cukup andal. Tentu saja ada kekurangannya. Layanan Transjakarta masih sesak, jarak waktu tunggu lama, dan jumlahnya kurang banyak.

Selain itu, ada pekerjaan besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: dua per tiga dari total 6.600 mobil angkutan kota belum terintegrasi dalam manajemen PT Transjakarta melalui ekosistem Jaklingko.

Buy the Service

Pada tahun 2020 Kementerian Perhubungan memulai program baru untuk angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) atau Pembelian Layanan.

BTS menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022) adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat.

Melalui BTS pemerintah pusat membayar jasa operator bis kota atas dasar jumlah kilometer yang ditempuh.

Operator bis wajib memberikan pelayanan angkutan bis kota dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah, terkait dengan tarif, kenyamanan, dan koridor.

Pada tahun 2022, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 530 miliar untuk 10 kota penyelenggara program BTS, yaitu Medan, Palembang, Banyumas, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar.

Di luar itu ada program serupa yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor.

Saat ini program BTS Kementerian Perhubungan di 10 kota telah melayani 46 koridor dengan 841 unit armada bus.

Kementerian Perhubungan merencanakan untuk mengembangkan program ini ke kota-kota lain di waktu mendatang dengan target 11 juta penumpang secara nasional.