Momentum Membangun Angkutan Umum yang Andal

SETELAH menaikkan harga BBM yang menguras APBN dan salah sasaran, pemerintah sekarang perlu memusatkan perhatian pada pengembangan angkutan umum yang diharapkan masyarakat, yaitu murah, berjadwal, aman, dan nyaman; singkatnya dapat diandalkan.

Jakarta adalah kota yang pertama kali menyediakan angkutan demikian, yaitu Transjakarta. Sejak dioperasikan tahun 2004, Transjakarta terus ditambah jumlah armada dan koridornya.

Pada 2020, Transjakarta mengoperasikan total 4.079 unit armada yang terdiri dari bus gandeng, bus tunggal, bus maxi, bus tingkat, bus sedang, dan bus kecil. Layanan Transjakarta saat ini sudah menjangkau 90 persen wilayah Jakarta.

Transjakarta juga sudah terkoneksi dengan angkutan umum di daerah-daerah sekitarnya, melalui layanan Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) yang menghubungkan Jakarta dengan pusat-pusat kota di Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi.

Yang juga dapat diacungi jempol adalah Manajemen Transjakarta menargetkan penggunaan 10.000 unit bis listrik pada 2030, yang dilakukan secara bertahap.

Maka kota Jakarta dapat disebut telah memiliki angkutan publik yang cukup andal. Tentu saja ada kekurangannya. Layanan Transjakarta masih sesak, jarak waktu tunggu lama, dan jumlahnya kurang banyak.

Selain itu, ada pekerjaan besar bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: dua per tiga dari total 6.600 mobil angkutan kota belum terintegrasi dalam manajemen PT Transjakarta melalui ekosistem Jaklingko.

Buy the Service

Pada tahun 2020 Kementerian Perhubungan memulai program baru untuk angkutan perkotaan dengan skema Buy The Service (BTS) atau Pembelian Layanan.

BTS menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan (diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2022) adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan kepada masyarakat.

Melalui BTS pemerintah pusat membayar jasa operator bis kota atas dasar jumlah kilometer yang ditempuh.

Operator bis wajib memberikan pelayanan angkutan bis kota dengan standar pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan pemerintah, terkait dengan tarif, kenyamanan, dan koridor.

Pada tahun 2022, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp 530 miliar untuk 10 kota penyelenggara program BTS, yaitu Medan, Palembang, Banyumas, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, dan Makassar.

Di luar itu ada program serupa yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bekerja sama dengan Pemerintah Kota Bogor.

Saat ini program BTS Kementerian Perhubungan di 10 kota telah melayani 46 koridor dengan 841 unit armada bus.

Kementerian Perhubungan merencanakan untuk mengembangkan program ini ke kota-kota lain di waktu mendatang dengan target 11 juta penumpang secara nasional.

Transformasi Angkutan Umum

Namun angkutan umum kurang mendapat apresiasi warga. Banyak angkutan kota yang berhenti beroperasi, karena kekurangan penumpang.

Di pihak lain, angkutan kota tidak memberikan layanan yang memuaskan pengguna, seperti terlalu lama ngetem, memindahkan penumpang di tengah perjalanan, keamanan kurang terjamin.

Akibatnya warga kota banyak yang menggunakan kendaraan pribadi. Banyak keuntungan dengan menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum: fleksibel, cepat, dan relatif murah.

Setelah harga bensin Pertalite dinaikkan 30 persen pada 3 September pun, warga masih tetap memilih kendaraan pribadi. Ini terlihat secara sepintas dari tidak adanya perubahan kepadatan penumpang angkutan umum.

Pemerintah kota harus melakukan upaya ekstra untuk mendorong warga untuk naik angkutan umum.

Sebagai contoh, Pemerintah Kota Tangerang menyediakan angkutan bersubsidi, yaitu Bus Rapid Trans Trans-Kota Tangerang Ayo (disingkat Tayo) dan Si Bersih Nyaman Kota Tangerang (Si Benteng) untuk kelas mikrolet. Tarif kedua layanan kota ini hanya Rp 2.000.

Pada tahun 2021, Tayo mengangkut 491.773 penumpang, dan Si Benteng mengangkut 262.455 penumpang.

Jumlah penumpang ini masih sangat sedikit dibandingkan jumlah penduduk kota sebanyak 1,89 juta orang.

Pemerintah Kota Tangerang bahkan menggratiskan tarif selama 2 bulan sejak kenaikan BBM untuk menarik warga menggunakan kedua moda angkutan kota bersubsidi tersebut.

Kota Tangerang tidak unik, kota-kota lain juga menghadapi masalah yang sama. Keengganan warga untuk naik angkutan umum terlihat dari tingginya andil konsumsi BBM bersubsidi oleh kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan angkutan umum.

Maka untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum, layanan angkutan umum perlu ditingkatkan dengan memberikan insentif yang lebih menarik, antara lain dengan memberikan subsidi BBM.

Namun hal itu perlu dilakukan secara cermat, agar peralihan dari kendaraan pribadi ke angkutan umum berjalan mulus, tanpa gejolak sosial.

Hal ini dapat dilakukan dengan pembatasan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi secara bertahap, dan dengan segera namun terencana, memperluas cakupan kota-kota dan jangkauan wilayah pelayanan Angkutan Bis Cepat (Bus Rapid Transit) dengan skema BTS.

Ini berarti anggaran untuk program BTS perlu diperbanyak pada tahun 2023 dan tahun-tahun selanjutnya.

Untuk itu realokasi anggaran Kementerian Perhubungan dan anggaran pemerintah pusat secara keseluruhan perlu dilakukan, pada minggu-minggu ini, pada saat DPR sedang membahas RUU-APBN 2023 dengan pemerintah.

Momentum ini jangan sampai terlewat, demi mewujudkan angkutan umum perkotaan yang dapat diandalkan.