Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan Kecil, Ini Langkah KKP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk mendongkrak kesejahteraan nelayan kecil di Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, KKP melakukan kolaborasi termasuk melalui penelitian untuk pemberdayaan nelayan dan pengelolaan pesisir demi penguatan program-progam berbasis ekonomi biru yang sudah dirancang.

"Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil telah menjadi prioritas dalam setiap kebijakan KKP," kata dia dalam acara Sinegeri dan Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Rangka Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan Pesisir untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Laut di Gedung Mina Bahari III KKP, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Compassionate Leadership: Gaya Kepemimpinan Penuh Cinta

"Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan," sambungnya.

Trenggono menyampaikan KKP memiliki lima program ekonomi biru yang implementasinya diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan kecil.

Program-program tersebut juga dirancang untuk menjaga keberlanjutan ekosistem perikanan di antaranya terpeliharanya kelestarian kawasan mangrove, terumbu karang, hingga padang lamun.

Baca juga: Rayakan HUT Ke-24, Bank Mandiri Tebar Promo Bunga KPR 2,4 Persen

Kelima program ekonomi biru itu meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya perikanan ramah lingkungan, penataan pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta program penyelesaian sampah laut.

Sementara itu, CEO Indonesia Ocean Justice Initiative Mas Achmad Santosa mengatakan, pendekatan sustainable ocean economy atau sustainable blue economy harus paralel.

"Berjalan harmonis dengan semangat kita semua untuk mewujudkan aspek keadilan sosial (social justices) dan keadilan ekologis (ecological justices)," imbuh dia.

Santosa menambahkan, terkait pengarusutamaan aspek sosial dan ekologi, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (UU Pengelolaan Pesisir) dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (UU Perlindungan Nelayan).

Baca juga: Seiring Pertumbuhan Ekonomi Digital, Blibli Dorong Integrasi Omnichannel

Untuk itu, pihaknya kemudian melakukan studi keberlakuan kedua UU tersebut di 7 lokasi yang tersebar di Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, NTT, NTB, Maluku, dan Sulawesi Utara.

Pria yang karib disapa Otta tersebut menambahkan, hasil penelitian ini menumbuhkan optimisme untuk dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.

"Di era antroposen saat ini yang ditandai dengan krisis bumi dalam bentuk perubahan iklim dan kepunahan keanekaragaman hayati termasuk keanekaragaman hayati laut, perlindungan daya dukung ekosistem laut perlu diperkuat dan diutamakan,” tandas dia.

Baca juga: Luhut Pastikan RI Tidak Termasuk 28 Negara yang Antre Jadi Pasien IMF