Gebyar Gelaran G20 di Indonesia

TAHUN 2022, Indonesia mendapat giliran menjadi tuan rumah forum G20. Grup dua puluh atau G20 (Group of Twenty) adalah grup yang terdiri 19 negara ditambah Uni Eropa.

G20 merepresentasikan 80 persen perekonomian dunia, 75 persen perdagangan internasional, dan 2/3 populasi dunia.

Data-data tersebut menunjukkan betapa pentingnya forum ini dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dunia.

Namun demikian, pertemuan G20 bukan pertemuan formal pengambilan keputusan seperi forum-forum pertemuan tahunan di Bank Dunia, IMF atau lembaga multilateral lainnya.

Forum ini melakukan suatu kesepakatan dan berkomitmen melaksanakan serta memberikan langkah tindak lanjut, termasuk instruksi kepada lembaga-lembaga multilateral bretton woods atau lembaga di bawah PBB.

Di samping beranggotakan 19 negara plus EU, International Monetary Fund (IMF) dan World Bank dengan IMF Committee dan World Bank Development Committee ikut dalam pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral sebagai ex officio.

Kehadiran lembaga multilateral tersebut diharapkan dapat langsung menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam deklarasi kepala negara serta komunike di tingkat menteri keuangan dan gubernur bank sentral.

Banyak juga negara di luar anggota hadir di forum G20 seperti wakil ASEAN, wakil negara berkembang lainnya, wakil organisasi PBB, wakil WTO, wakil lembaga keuangan dunia seperti ADB, IsDB, IADB, IFSB, Basel Committee, bahkan hingga lembaga LSM keuangan dunia.

Hingga saat ini, G20 tidak memiliki sekretariat permanen. Dalam proses dan sistem penyelenggaraannya, G20 menetapkan presidensi G20 secara urutan (rotasi) dan bergantian.

Setiap tahun “troika” yang terdiri dari Presidensi tahun sebelum, tahun berjalan, dan tahun depan secara intensif berkomunikasi dan berkoordinasi terkait dengan kontinuitas agenda G20.

Dalam tata cara pertemuan forum, ada dua jalur, yakni jalur sektor keuangan dan jalur Sherpa.

Jalur sektor keuangan terdiri dari forum menteri keuangan dan gubernur bank sentral seluruh anggota G20 dan lembaga terkait membahas masalah dan solusi di sektor keuangan.

Sementara itu, jalur Sherpa membahas isu di luar sektor ekonomi dan keuangan, sekaligus mempersiapkan materi untuk dibahas di KTT.

Personel Sherpa biasanya ditunjuk langsung oleh kepala negara karena yang bersangkutan adalah kepanjangan tangan dari kepala negara dalam forum KTT G20.

Sejak 2008, pertemuan G20 dilakukan secara berjenjang hingga tingkat kepala negara. Tuan rumah forum KTT G20 digilir di antara anggotanya.

Semua negara anggota G20, kecuali Indonesia, Brasil, dan India pernah menjadi tuan rumah KTT G20 sejak forum leader dimulai.

Tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah. India mendapat giliran 2023 dan Brasil 2024. Sementara untuk forum menteri keuangan dan gubernur bank sentra, semua negara G20 pernah menjadi tuan rumah.

Forum G20 terbentuk pada 1999. Asal muasalnya dari pertemuan menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk membahas kebijakan ekonomi dan keuangan terkait penanganan krisis ekonomi 1998.

Forum G20 dibuat sebagai jawaban atas kekecewaan komunitas global perihal kegagalan forum G7 untuk memberikan solusi permasalahan, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan.

G20 memiliki komposisi negara maju dan berkembang sehingga diharapkan dapat mewakili kepentingan seluruh negara dunia.

Dalam perkembangannya, pertemuan G20 diperluas dari masalah ekonomi keuangan kepada isu-isu strartegis seperti climate change, perdagangan, governace, ketenagakerjaan, energi, perpajakan, money laundering, UMKM, pertanian, tourisme dan terorisme.

Memasuki masa pandemi 2019-2022 juga dibahas dalam G20 mengenai masalah kesehatan dan digitalisasi ekonomi.

Saat ini G20 juga memasukkan agenda mengenai kerjasama parlemen (P20), isu-isu keagamaan (R20), dan masalah sosial lainnya.

Presidensi G20 di Indonesia memilih Denpasar, Bali sebagai tempat tingkat pertemuan pemimpin negara atau biasa disebut KTT pada 15-16 November 2022.

Sebagai tuan rumah, sidang-sidang atau pertemuan resmi G20 dipimpin oleh pejabat dari Indonesia, apakah menteri, gubernur BI, ketua DPR atau Presiden RI dalam hal KTT.

Keputusannya tetap consensus bersama. Jika tidak terdapat kesepatakan, maka biasanya substansi tersebut tidak masuk dalam naskah deklarasi atau komunike.

Saat ini seluruh rangkaian acara Presidensi G20 Indonesia baik main event maupun side event di beberapa kota, seperi Jakarta, Denpasar, dan Yogyakarta sudah dilaksanakan seluruhnya.

Berbeda dengan negara lain sebelumnya, presidensi G20 di Indonesia dilaksanakan dengan jangkauan dan spektrum yang masif, luas, dan gebyar.

Hampir di semua kantor pemerintahan, daerah, dan BUMN, bahkan di tempat area apublik ditempel stiker dan info kegiatan G20.

Di samping manfaat substansi pertemuan dan dialog antarnegara untuk mencari solusi di berbagai bidang, Indonesia atau tuan rumah biasanya memperoleh manfaat dari dampak kunjungan, even, MICE, dan pemasukan turis.

Konon kabarnya gelaran G20 telah menambah menghasilkan konsumsi domestik Indonesia hingga Rp 1,7 triliun.

Belajar dari G20 2008 dan 2009

Tahun 2008 dan 2009 adalah contoh “keberhasilan” forum G20 dalam memberikan solusi ekonomi dan keuangan global.

Puncak KTT G20 tahun 2008 dan 2009 digelar di AS. Topik utama G20 saat itu adalah tantangan stabilitas sistem keuangan global dan mitigasi pencegahan risiko sistemik.

Pemicu masalah adalah krisis global yang dimulai dari krisis subprime di AS tahun 2007 hingga membuat goncangan sistem keuangan global.

Maraknya penggelembungan kredit perumahan di AS bagi kalangan berpenghasilan rendah membuat pembiayaan dalam bentuk utang beragunan hipotik dari para investor berakhir dengan kemacetan.

Akibatnya tahun 2008, investor kelas dunia seperti Lehman Briothers, Merrtyl Lynch, Citigroup, AIG dan ratusan lembaga keuangan besar lainnya tepaksa dituup dan dibangkrutkan.

Kebangkrutan dan kekacauan juga merembet ke perusahaan manufaktur besar seperti General Motors, Ford, dan Chrysler yang terpaksa melakukan PHK ribuan karyawan. PHK di AS tiba-tiba meledak mencapai 6,7 persen pada September-November 2008.

Di Eropa juga demikian. Bahkan merembet ke bank skala kecil di Inggris seperti Nothern Rock. Bank ini tidak masuk dalam kategori bank berdampak sistemik, namun tetap saja terkena dampaknya.

Di Asia juga terkena dampaknya. China, Jepang, dan India mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Indeks harga saham mengalami penurunan tajam, terjadi perlarian modal yang cukup tinggi di negara-negara tersebut.

Di Indonesia, IHSG turun 50 persen, yield Sutat Utang Negara (SUN) naik sekitar 20 persen, rupiah terkoreksi 30 persen dan CDS (Credit Default Swap) naik tiga kali lipat pada kuartal IV tahun 2008.

Deklarasi KTT G20 dan kesepakatan di tingkat menteri keuangan dan bank sentral memberikan langkah-langkah kongkret berupa bailout bagi lembaga keuangan di AS dari Bank Sentral AS.

Selain itu, IMF menyediakan fasilitas pembiayaan krisis moneter bagi negara terkena dampak. Bank Dunia dan ADB juga menyediakan pembiayaan darurat bagi negara anggota untuk akses pembiayaan murah dan fleksibel melalui APBN dan Cadangan Devisa.

Keputusan tersebut dikukuhkan di kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam APBN 2008 dan 2009.

Dalam APBN perubahan 2008 dan 2009 telah diberikan payung hukum bagi pembahasan cepat 1 X 24 jam dalam hal terjadi perubahan APBN dan dimungkinkan akses pembiayaan siaga atau pembiayaan darurat dari lembaga-lembaga multilateral setiap saat.

Maka selamatlah dunia dari krisis finansial global. AS dan Eropa selamat, Asia tetap tumbuh dan Indonesia kembali dalam masa pemulihan tahun 2009 dan 2010.

Jadi kuncinya adalah mengaitkan antara kesepakatan global di G20 menjadi keputusan yang binding dalam forum-forum multilateral dan dituangkan dalam kebijakan operasional pada Bank sentral dan APBN.

Agenda G20 tahun 2022 mestinya dapat belajar dari keberhasilan forum G20 tahun 2008 dan 2009. Meskipun situasi dan magnitude permasalah saat ini memiliki spektrum yang lebih luas dan di luar domain sektor keuangan, tetapi tetap saja ujung-ujungnya adalah dampak ekonomi, sosial, dan keuangan.

Saat ini masalah pandemi sudah bertransformasi menjadi endemi. Namun ada satu masalah yang saat ini mengganjal adalah perang Rusia-Ukraina yang memicu kekacauan di pasar energi global dan ketidakpastian sektor keuangan global.

Mitigasi sektor keuangan seharusnya dapat diisolasi dengan serangkaian mitigasi kebijakan keuangan global.

Ujungnya adalah proses transmisi dari deklarasi pemimpin dunia, kesepakatan menteri keuangan dan Bank Sentral dalam G20, dilanjutkan dengan keputusan operasional.

Baik di tingkat lembaga multilateral, bilateral hingga di dalam negeri melalui kebijakan APBN, kebijakan moneter, perdagangan, dan sektor riil yang ada dalam kendali Pemerintah dan DPR.

Pasar dan pelaku usaha akan merespons apapun kebijakan pemerintah dan DPR tersebut.

Mudah-mudahan Pemerintah dan DPR sadar bahwa forum G20 bukan hanya sekadar forum tukar pikiran dan perhelatan gebya. Kita semua menunggu tindakan konkret para pemimpinnya.