Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Jengkel Dana Pemda Mengendap di Perbankan Capai Rp 278 Triliun

Kompas.com - 30/11/2022, 13:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat jengkel karena dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan mencapai Rp 278 triliun.

Ia lantas "menyentil" para kepala daerah yang hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta. 

"Mengenai APBD, mumpung ada gubernur, bupati, wali kota. Ini saya ingatkan, kita ini mencari uang dari luar agar masuk. Terjadi perputaran uang yang lebih meningkat. Tetapi, uang kita sendiri yang ditransfer Menteri Keuangan ke daerah-daerah, justru enggak dipakai," ucapnya dalam Rakornas tersebut, Rabu (30/11/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Minta Pemda Belanjakan Rp 278 Triliun Dana yang Mengendap di Bank

Seharusnya dana tersebut dibelanjakan agar bisa menarik investasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar terus tumbuh positif.

"Saya tanya ke Ibu Menteri (Keuangan), ada berapa uang kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di bank yang belum dipakai? Biasanya tahun lalu, di bulan-bulan seperti ini paling Rp 210 triliun, Rp 220 triliun (sisa APBD di bank)," ujarnya.

"Pagi tadi kita cek, uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun. Kita ini cari investasi agar dapat arus modal investasi masuk. Yang masuk di kantong enggak dipakai, ya percuma. Rp 278 triliun itu gede banget, besar sekali. Kalau ini cepat direalisasikan, cepat dibelanjakan itu akan memengaruhi pertumbuhan di daerah," sambung Jokowi dengan nada yang meninggi.

Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Target Investasi Tidak Tercapai, Langsung Mohon Maaf


Akhirnya, mantan Gubernur DKI itu pun memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menelusuri alasan tidak dimanfaatkannya dana APDB senilai Rp 278 triliun tersebut.

"Tadi saya sudah perintahkan ke Pak Mendagri, tolong dicek ini ada apa? Situasi sangat sulit, sangat sulit, tetapi malah uangnya didiamin di bank, tidak dibelanjakan. Gede banget Rp 278 triliun. Saya minta segera dibelanjakan," ucap Jokowi.

Biasanya, anggaran negara ini kementerian/lembaga, pemerintah daerah akan membelanjakan pada November hingga Desember. Namun, kata Jokowi, hingga saat ini, APBD itu justru masih tersisa banyak.

"Memang biasanya realisasi di akhir tahun, Desember. Tapi, ini enggak, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini sudah melompat tinggi sekali. Ini cost of money kayak gini," ungkapnya.

Baca juga: RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Ajukan Banding

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+