Quo Vadis Pembentukan Bullion Bank Nasional

Sedangkan Citibank adalah bank yang berasal dari Amerika Serikat dan dikendalikan oleh pemegang modal yang umumnya adalah pihak swasta yang kemudian membatasi peran negara dalam memberikan intervensi di dalamnya.

Dua contoh bullion bank tersebut memiliki kelebihan dan kelemahannya. Namun melihat urgensi pembentukannya di Indonesia, tentu bullion bank dengan karakteristik Bank of England adalah lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Hal ini dikarenakan emas sebagai objek transaksinya memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk dapat dimanfaatkan langsung untuk kemakmuran rakyat oleh Pemerintah.

Pada prinsipnya bullion bank menjalankan fungsi intermediasi keuangan yang melekat pada lembaga perbankan.

Oleh karena itu, seyogyanya pembentukan bullion bank dapat diinisiasi oleh Pemerintah melalui bank badan usaha milik negara (BUMN).

Kedua, aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah adalah aspek syarat dan biaya transaksi.

Dalam aspek ini, Pemerintah seyogyanya dapat membebankan syarat dan biaya yang kompetitif kepada para nasabah dan pihak terkait.

Adapun syarat dan biaya kompetitif yang dimaksud adalah dengan menerapkan biaya rendah pada jasa transaksi yang dilakukan oleh para nasabah, namun tetap mengacu pada biaya transaksi perbankan yang diatur oleh Pemerintah sebelumnya.

Ketiga, aspek yang perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah adalah aspek kerjasama. Aspek kerjasama yang dimaksud adalah Pemerintah harus memberikan jaminan bagi para nasabah pada bullion bank nasional untuk dapat melakukan transaksi dengan bullion bank yang ada di luar negeri.

Hal ini dikarenakan reputasi bullion bank nasional penting untuk terlebih dahulu mendapatkan pengakuan dengan bullion bank di luar negeri.

Sehingga apabila ketiga aspek tersebut sudah dicermati oleh Pemerintah secara saksama, Pemerintah dapat mengkonsepkan bullion bank dengan lebih terarah.

Sehingga pembentukan bullion bank perlu untuk direalisasikan secara tepat arah untuk dapat benar-benar membangun perekonomian negara secara berkelanjutan.