Organisasi Pekerja Usul Berdirinya Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Malaysia agar PMI Terlindungi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Bogor, pada Senin (9/1/2023). Banyak hal yang dibicarakan, termasuk tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Kunjungan PM Malaysia ini mendapat sorotan dari kalangan pekerja yang tergabung di Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI). Sekjen OPSI yang juga Koordinator BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan, masalah perlindungan PMI di Malaysia menjadi hal urgen (terdesak) untuk diperbaiki.

"Khusus pelaksanaan jaminan sosial pun harus dibicarakan. Bagaimana Pemerintah Malaysia bisa membuka ruang bagi BPJS Ketenagakerjaan membuka kantor di Malaysia. Sehingga perlindungan yang komprehensif dan berkelanjutan bisa dilayani langsung BPJS Ketenagakerjaan di sana," ujarnya lewat pesan tertulis diterima Kompas.com.

Baca juga: PM Anwar Ibrahim: Penyelesaian Soal TKI Harus Lebih Menyeluruh

Dengan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di Malaysia, PMI yang belum menjadi peserta diharapkan bisa difasiltasi oleh Pemerintah Malaysia sehingga seluruh PMI di sana terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian halnya dengan PMI yang diperpanjang kontrak kerjanya di sana, juga akan dengan mudah memperpanjang kepesertaannya di BPJS ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, OPSI mengusulkan berdirinya Kantor BPJS Ketenagakerjaan di Malaysia.

"Semoga kunjungan Anwar Ibrahim membuka lembaran baru peningkatan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan di Malaysia," ucap Timboel.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Lawan Penempatan PMI Ilegal

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim telah bertemu Presiden Jokowi pada hari ini. Kunjungan ke Indonesia adalah perjalanan luar negeri pertama Anwar Ibrahim setelah dilantik pada 24 November 2022.

Anwar Ibrahim bertemu dengan Jokowi di Istana Bogor untuk membahas sejumlah isu regional hingga global. Kantor berita AFP yang mengutip Kementerian Luar Negeri Malaysia melaporkan, mereka akan membahas masalah perdagangan, industri kelapa sawit, sengketa perbatasan, hingga situasi di Myanmar yang dilanda kudeta.

Jokowi dan Anwar Ibrahim juga akan membahas hak-hak pekerja migran. Indonesia tahun lalu melarang sementara pengiriman TKI ke Malaysia, negara tujuan mayoritas PMI. Sebanyak delapan perusahaan Malaysia juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan Indonesia senilai hingga 1,66 miliar ringgit Malaysia (Rp 5,91 triliun).