Optimalkan Aset, Kemenhub Sewakan Pelabuhan Tanjung Redeb ke Swasta

KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Redeb dan PT Mitra Samudera Kreasi, melakukan penandatanganan adendum perjanjian sewa barang milik negara berupa sebagian tanah dan bangunan di Pelabuhan Tanjung Redeb.

Hal ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan aset serta dapat mendukung dan meningkatkan fungsi pelayanan di wilayah Pelabuhan Tanjung Redeb, Berau, Kalimantan Timur.

Penandatanganan perjanjian sewa tersebut berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-23/MK.6/KNL.1304/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Persetujuan Barang Milik Negara Atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb.

Kemudian Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Nomor : KP.1033 Tahun 2022 tanggal 11 November 2022 tentang Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan kepada PT Mitra Samudera Kreasi.

Baca juga: 10 Daerah UMR Tertinggi di Indonesia 2023, Karawang Juaranya

“Dengan ditandatanganinya adendum perjanjian sewa yang berlaku dalam jangka waktu 3 tahun ini, diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pelayanan dan pemanfaatan barang milik negara yang berada di Pelabuhan Tanjung Redeb untuk meningkatkan dan mendukung fungsi pelayanan di Pelabuhan Tanjung Redeb sekaligus untuk meningkatkan pendapatan Negara,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha, dalam keterangannya, Minggu (15/1/2023).

Arif juga berharap melalui perjanjian tersebut dapat memberikan nilai positif bagi perekonomian.

Karena dengan adanya pengembangan infrastruktur pelabuhan diharapkan sektor perekonomian di Kabupaten Berau tempat Pelabuhan Tanjung Redeb berada. akan semakin baik sebagaimana arahan Presiden RI dan Menteri Perhubungan untuk terus mendorong sektor perekonomian di berbagai daerah.

Lebih lanjut Arif menyambut baik perjanjian tersebut karena merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah dengan badan usaha swasta sehingga kolaborasi tersebut menandakan sinergi yang baik antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan pihak swasta.

Baca juga: Rincian UMR Subang 2023 dan Daerah Lain di Jabar

“Saya mewakili Kementerian Perhubungan menyambut baik adanya kerjasama ini, yang menandakan bentuk saling dukung dan meningkatkan sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Badan Usaha Swasta. Saya berharap perjanjian sewa ini dapat menjadi pedoman dalam pemanfaatan Barang Milik Negara,” jelas Arif.

Disaat yang sama Arif mengatakan perjanjian kerja sama ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk terus berupaya melakukan pembenahan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat termasuk di bidang kepelabuhanan.

“Tujuan utama dari pembenahan di bidang kepelabuhanan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat, menurunkan biaya logistik nasional, meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia serta meningkatkan kinerja dan daya saing di bidang kepelabuhanan dan mampu berdaya saing secara global,” kata Arif.

Sementara itu Direktur Utama PT Mitra Samudera Kreasi, Ayi Paryana mengatakan perusahaannya berterimakasih atas kepercayaan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (sewa lahan: 5.854 M2), dengan arus volume kontainer (in dan out) rata rata sebulan adalah mencapai 3000 box (TEUS).

Baca juga: Besaran UMR Demak 2023, Tertinggi Kedua di Jateng

"Kami berkomitmen akan mendukung penuh tugas Pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dari dan ke kapal, meningkatkan pelayanan publik, mengutamakan keselamatan kerja khususnya di lapangan penumpukan kontainer di Pelabuhan Tanjung Redeb," ujarnya.

Adapun Pelabuhan Tanjung Redeb adalah selah satu penopang perekonomian di Kabupaten Berau Kalimantan Timur hingga ke Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara.

"Untuk itu, kami akan terus melaksanakan tugas sesuai aturan dan ketentuan serta akan menjaga amanah dari Kementerian Perhubungan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendukung program Pemerintah di Bidang Kepelabuhanan, guna mewujudkan dunia investasi di bidang kepelabuhanan menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Ayi.

Baca juga: Daftar UMR Bandung Raya 2023: Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten