Kekurangan Anggaran, Menhub Diminta Evaluasi Rencana Pembangunan Bandara di 21 Daerah Terpencil

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengevaluasi ulang terkait rencana pembangunan bandara di 21 daerah terluar, terpencil, dan tertinggal.

Hal ini lantaran masih adanya bandara yang sudah dibangun namun belum aktif beroperasi bahkan pembangunannya dinilai tidak efektif.

"Mengenai bandara baru yang ditargetkan 21 lokasi, saya kira  perlu ada evaluasi ulang karena beberapa bandara kita yang sudah terbangun ini belum beroperasi bahkan belum efektif," ujar  Suryadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V di DPR RI Senayan, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: Kemenhub: Runway Bandara Halim Perdanakusuma Telah Diperbaiki

Bukan hanya itu, Suryadi bilang, Kemenhub juga mengalami kekurangan anggaran yang cukup besar untuk membangun dan membiayai berbagai kegiatan lainnya. Oleh sebab itu, dia menilai pembangunan bandara baru tersebut perlu dipertimbangkan.

"(Walaupun) kadang di satu sisi ada pemborosan-pemborosan yang barangkali ini bisa kita pertimbangkan," kata Suryadi.

Baca juga: Kemenhub: Runway Bandara Halim Perdanakusuma Telah Diperbaiki

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, Kementerian Perhubungan terus melakukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur, terutama di daerah yang sangat sulit diakses oleh moda darat dan laut. Salah satunya dengan membangun 21 bandara baru.

"Adapun program prioritas kolektivitas udara jembatan udara di Papua ada 37 rute dan kita membangun 21 bandara baru, membangun 10 Bandar Udara Hub primer, melakukan perbaikan 175 bandara, dan juga mengupayakan 5 lokasi Bandara Perairan untuk pariwisata perairan," kata Budi dalam diskusi webinar, Jumat (14/8/2020).

Ke-21 bandara baru tersebut yakni Bandara Tambelan di Bintan Riau, Muhammad Siddik di Barito Utara, Bandara Siau di Provinsi Sulawesi Utara, bandara baru di Toraja, dan beberapa bandara baru di Papua, dan Papua Barat.