Menata Kembali Kementerian Keuangan

Salah satu prestasi cemerlang adalah penerimaan pajak yang melampaui target. Jarang terdengar ada kasus-kasus besar yang menjadi keluhan pembayar pajak.

Penyerapan belanja negara juga tinggi. Defisit bisa mulai dikonsolidasi dalam kisaran sasaran 3 persen dari PDB.

Kemenkeu juga berjasa menciptakan bantalan risiko krisis sektor keuangan dan fungsi intermediasi. Tidak ada bank gagal lebih dari 10 tahun terakhir.

UU P2SK dilahirkan untuk menjadi benteng apabila krisis keuangan melanda. Tahun 2021 dan 2022 telah dijalankan pembagian beban pembiayaan APBN dengan BI tanpa menggangu stabilitas makro ekonomi.

Kemenkeu juga menjadi pemimpin dalam reformasi birokrasi di kementerian dan lembaga negara. Kementerian Keuangan juga seringkali memerankan tugas kementerian lain.

Tidak terbayang, apabila target fiskal tidak tercapai, reformasi tidak berjalan dan urusan keuangan negara kacau, hampir dipastikan perekonomian berantakan, dan munculah masalah politik yang rumit.

Kisah-kisah sukses tersebut telah ternodai oleh perilaku segelintir pegawai yang mencederai reformasi birokrasi Kemenkeu yang telah dicanangkan.

Hikmahnya, birokrasi Kemenkeu harus dituntaskan. Pegawai ditingkatkan disiplin dan moralnya. Organisasi yang dianggap terlalu gemuk perlu dirampingkan. Kendali yang terlalu luas dapat diperkecil.

Dengan organisasi yang lebih ramping dan kendali yang terjangkau, niscaya kasus penyelewengan pegawai dapat segera ditegakkan kembali. Selamat datang reformasi Kemenkeu jilid empat.