Bunga Utang China untuk KCJB 3,4 Persen

KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka-bukaan soal kegagalan dalam negosiasi besaran bunga pinjaman di proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Dalam lawatannya ke Beijing, pemerintah China bersikeras menetapkan bunga utang sebesar 3,4 persen. Sementara pemerintah Indonesia menginginkan bunga turun menjadi 2 persen.

"Ya maunya kita kan 2 persen, tapi kan enggak semua kita capai. Karena kalau pinjam keluar juga bunganya itu sekarang bisa 6 persen," beber Luhut di Jakarta dikutip pada Rabu (12/4/2023).

"Jadi kalau kita dapat 3,4 persen misalnya sampai situ ya we're doing okay, walaupun tidak oke-oke amat," tambah Luhut.

Baca juga: Oleh-oleh Luhut dari China: Bawa Bunga Utang Proyek KCJB 3,4 Persen

Menteri yang juga pengusaha batu bara ini berujar, pemerintah Indonesia akan kembali melakukan negosiasi penetapan bunga pinjaman dari China agar tidak memberatkan keuangan negara.

"Tapi kita masih mau negosiasi lagi," ucap Luhut.

Sementara itu dikutip dari Harian Kompas, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman Septian Hario Seto menambahkan, patokan bunga 2 persen adalah suku bunga yang berlaku pada 2017.

Namun, tawaran 3,4 persen itu masih lebih rendah daripada bunga obligasi Pemerintah AS selama 30 tahun yang mencapai 5,6 persen.

”Jadi bunga yang ditawarkan sudah lebih rendah dibandingkan bunga Pemerintah AS atau bunga obligasi USD (dollar AS) dari pemerintah Indonesia. Tetapi kita mau negosiasi lagi,” kata Seto.

Baca juga: Kontraktor China Berjaya di Proyek KCJB

Menurut Seto, pembengkakan biaya ini tak akan berpengaruh pada rentang waktu hingga tercapainya titik impas (breakeven point), yaitu 38 tahun. Masa konsesi pun tak berubah, tetap di 80 tahun.

Sebagai informasi saja, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah banjir kritik sejak awal perencanaan. Awalnya, proyek ini direncanakan digarap Jepang dengan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Namun di tengah jalan, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menggandeng China, meski hal ini membuat Jepang kecewa berat.

Alasannya, China menawarkan biaya proyek yang jauh lebih murah meski dengan bunga utang yang lebih tinggi dibandingkan proposal dari Jepang yang menawarkan bunga pinjaman 0,1 persen per tahun.

Baca juga: Pernah Dilawan Jonan, Konsesi KCJB Kini Malah Diizinkan Jadi 80 Tahun

Proyek ini juga seharusnya rampung pada 2019, tetapi beberapa kali molor dan diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis, dengan pembengkakan (cost overrun) menembus Rp 18,2 triliun.

Menteri BUMN 2014-2019 Rini Soemarno kala itu menyebut, tawaran dari China dinilai lebih menguntungkan ketimbang Jepang.

"Begini soal kereta cepat supaya semua jelas. Padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas... Nah kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat adalah proposal dari Tiongkok," kata Rini dikutip dari pemberitaan Kompas.com pada 1 Oktober 2015 silam.

"Karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah. Tidak minta anggaran dari pemerintah dan ini transaksi B to B karena BUMN dengan BUMN," ujar Rini lagi.

Baca juga: Jonan Dulu Bilang, Jakarta-Bandung Terlalu Pendek untuk Kereta Cepat

Ia menerangkan, China menawarkan bunga sebesar 2 persen per tahun. Dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.

"Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun (tenor) dari CDB (China Development Bank), 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen. Ini 2 persen fixed untuk 40 tahun untuk komponen dollar," kata dia.

Tawaran menggiurkan lainnya dari China, yakni proyek KCJB digarap tanpa menggunakan dana APBN karena murni dibiayai utang dan modal konsorsium BUMN Indonesia-China.

Namun belakangan, pemerintah tetap harus menyuntik duit APBN melalui skema PMN ke PT KAI (Persero) guna menambal pembangkakan biaya proyek.

Bunga utang dari China untuk proyek KCJB juga rupanya 4 persen yang kemudian setelah dinegosiasi menjadi 3,4 persen, bukan 2 persen sebagaimana yang diklaim Rini Soemarno sebelumnya. 

Baca juga: Kala Jonan Tak Hadir Saat Jokowi Groundbreaking Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Alasannya...