Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Abdul Nasir
Dosen

Dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Jember

Menata Ulang Bisnis Antar Negara untuk Tingkatkan Cadangan Devisa

Kompas.com - 17/04/2023, 09:58 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PEMERINTAH telah mengubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2009 terkait repatriasi dan retensi pendapatan ekspor dari komoditas sumber daya alam (SDA) ke sistem keuangan dalam negeri. Hal ini diarahkan untuk meningkatkan cadangan devisa Indonesia dan membantu menstabilkan nilai tukar rupiah.

Intinya untuk mengikat lebih erat hubungan antara ekonomi riil dengan sektor keuangan. Sejatinya, sektor keuangan berperan sebagai perantara sektor lainnya dalam perekonomian.

Kebijakan retensi pendapatan ekspor seringkali digunakan oleh negara-negara berkembang, terutama yang sangat bergantung pada ekspor SDA. Kebijakan ini berfungsi meningkatkan interkoneksi dalam ekspor dan kedalaman sektor keuangan, serta membantu menjaga stabilitas nilai tukar melalui konversi pendapatan ekspor ke dalam mata uang lokal.

Baca juga: Cadangan Devisa RI Februari 2023 Naik Jadi 140,3 Miliar Dollar AS

Peluang dari commodity boom

Fenomena commodity boom telah meningkatkan surplus perdagangan Indonesia menjadi 54,46 miliar dolar AS (2022) dari 35,42 miliar dolar (2021). Akan tetapi, neraca perdagangan yang positif tampaknya tidak bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap cadangan devisa Bank Indonesia (BI).

Hal itu terlihat dari kemampuan cadangan devisa yang terus turun dari bulan Januari 2022 sampai Oktober 2022. Mengacu pada data yang dirilis BI pada Februari 2023, posisi cadangan devisa memang sudah mulai naik kembali menjadi 140,3 miliar dolar.

Namun, Indonesia telah kehilangan cadangan devisa potensial yang besar dari momentum commodity boom. Ini lantaran para eksportir ragu membawa pulang pendapatan ekspornya karena kurangnya insentif dan instrumen investasi dalam negeri, serta rendahnya suku bunga simpanan valuta asing.

Dalam jangka pendek, hal ini bisa menimbulkan risiko terhadap stabilitas nilai tukar yang terpukul oleh isu inflasi dan pengetatan kebijakan moneter global.

BI telah menaikkan suku bunga sebesar 225 basis poin antara Agustus 2022 dan Januari 2023, menjadi 5,75 persen saat ini, untuk mengekang arus keluar modal.

Saat ini, ada dua macam kebijakan tentang insentif dan penahanan devisa ekspor komoditas SDA, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1/2009. Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan untuk mengembalikan pendapatan ekspor mereka dari komoditas SDA ke dalam sistem keuangan domestik.

Caranya adalah menempatkannya ke dalam rekening khusus di bank yang melakukan bisnis dalam mata uang asing, dan paling lambat akhir bulan ketiga setelah menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor.

Perusahaan berhak menggunakan laba ditahan ekspor untuk membayar bea ekspor beserta pungutan terkait lainnya, seperti pinjaman, impor, dividen eksportir, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Penanaman Modal Nomor 25/2007.

Dalam aras insentif untuk mempertahankan laba ekspor bisa lama dalam sistem keuangan domestik, BI menurunkan laba ditahan ekspor yang disimpan di bank umum dari rasio cadangan minimum wajib. Hal ini supaya bank domestik bisa memberikan suku bunga yang menarik bagi eksportir.

Kementerian Keuangan juga menurunkan simpanan devisa di bank domestik dari pendapatan bunga untuk menarik minat eksportir dalam memasukkan pendapatan ekspornya ke dalam sistem keuangan domestik.

Namun, insentif tersebut dirasa kurang menarik bagi banyak eksportir. Karena kurangnya instrumen investasi dana devisa dan rendahnya suku bunga simpanan devisa di bank domestik.

Hal itu memaksa BI berpendapat bahwa eksportir sering memilih untuk membayar sanksi administrasi karena tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 1/2009. Pemerintah mungkin akan memperkuat kebijakan insentif dan disinsentif untuk memaksa eksportir merepatriasi devisa hasil devisanya.

Di sisi lain, eksportir juga harus diberikan instrumen investasi yang lebih beragam sehingga mereka bisa menempatkan pendapatan devisa mereka, dan bank perlu menaikkan suku bunga untuk simpanan devisa.

Pemerintah juga bisa memperpanjang jangka waktu minimal tiga bulan saat ini untuk wajib menahan devisa di bank-bank dalam negeri.

Negara lain yang juga mengamanatkan retensi pendapatan ekspor telah menetapkan jangka waktu minimal sekitar dua tahun. Selain itu, beberapa negara memberlakukan retensi wajib di bank domestik untuk pendapatan ekspor tidak hanya dari barang dan barang dagangan, seperti yang dilakukan Indonesia, Malaysia, dan Nepal, tetapi juga jasa seperti Bangladesh, India, Pakistan, dan Thailand.

Hal ini juga berlaku jamak, tidak pelak banyak negara juga mengenakan kewajiban konversi pada tingkat yang berbeda-beda, bergantung pada stabilitas nilai tukar.

Kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE)

Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang tidak berdasarkan mekanisme pasar bisa bertentangan dengan beberapa standar internasional untuk devisa bebas seperti Pasal VII Dana Moneter Internasional. Namun, harus digarisbawahi bahwa negara berkembang dengan mata uang lemah perlu penegakan hukum yang lebih kuat.

Kewajiban menahan pendapatan ekspor di bank domestik merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan kedalaman sektor keuangan mereka. Akan tetapi, pelaksanaan kebijakan yang memaksa ini juga harus memberikan kelonggaran yang cukup bagi eksportir.

Baca juga: BI Kantongi Devisa Hasil Ekspor 173 Juta Dollar AS

Pasalnya, gejolak keuangan global saat ini menuntut masyarakat, termasuk dunia usaha, bersiap menghadapi ketidakpastian nilai tukar.

Terbaru, pemerintah tengah menyiapkan aturan dalam upaya menahan dana hasil ekspor. Ancangan waktunya adalah menahan selama tiga bulan di brankas perbankan.

Kebijakan itu disiapkan melalui PP No 1 Thun 2019 tentang Dana Hasil Eskpor (DHE). Namun yang perlu dipastikan bahwa kebijakan ini bukan dalam bentuk kontrol devisa. Karena akan bertentangan dengan sistem devisa kita yang menganut rezim bebas dalam lalu lintas devisa.

Dengan kata lain, eksportir masih bebas menggunakan dana hasil eskpornya. Jadi masih ada pilihan dalam penggunaannya. Kondisi ini menyiratkan pemerintah dan BI perlu membuat instrumen yang menarik. Utamanya agar eskportir menempatkan DHE di sistem keuangan kita.

Win-win solution

Secara keseluruhan, yang dibutuhkan eksportir sebenarnya adalah win-win solution. Dengan menempatkan DHE mereka di sistem keuangan kita, berarti pemerintah harus siap menjamunya. Dengan kata lain memberi insentif yang cukup, terutama insentif pendapatan bunga.

Baca juga: 200 Perusahaan SDA Berpotensi Tempatkan Devisa Hasil Ekspor Cukup Besar di Dalam Negeri

Ketentuan tentang hal itu menjadi penting di tengah bayangan turbulensi ekonomi global dan  ancaman stagflasi masih terus membayangi. Makanya, optimalisasi DHE dapat memperkuat cadangan devisa. Suatu hal yang menjadi salah satu senjata utama ketika terjadi schock global, terutama yang mengancam kestabilan inflasi dan nilai tukar.

Rembetan stabiliasasi keuangan kita tidak hanya menjadi payung bagi pemerintah kita, terlebih juga menjadi jas hujan bagi para pelaku ekonomi, termasuk para eskportir itu sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

OJK: Kredit Macet 15 'Fintech Lending' di Atas 5 Persen

OJK: Kredit Macet 15 "Fintech Lending" di Atas 5 Persen

Whats New
Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Semakin Banyak Negara Adopsi ETF, Minat Aset Kripto Bakal Kembali Meningkat

Whats New
Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Penyeludupan Benih Lobster, Menteri KKP: Triliunan Rupiah Harta Bangsa Ini Melayang...

Whats New
Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Izin Usaha Dicabut, TaniFund Belum Punya Tim Likuidasi

Whats New
Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk 'Subholding Company' Anak Usaha

Perkuat Ekosistem Perhajian, BPKH Akan Bentuk "Subholding Company" Anak Usaha

Whats New
Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Jadi Salah Satu Pengawas BP Tapera, Ini yang Bakal Dilakukan OJK

Whats New
Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Bidik Pendanaan Rp 1 Triliun, CIMB Niaga Finance Tawarkan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar

Whats New
Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Integrasi Infrastruktur Pipa Perlancar Penyaluran Gas ke Industri dan Komersial di Jateng

Whats New
Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Soal Komisaris Pertamina, Stafsus Erick: Jangan Curiga-curiga Dulu Lah...

Whats New
80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

80 Juta Pekerjaan Akan Hilang Imbas AI, Kemenko Perekonomian: Pekerjaan di Sektor Administrasi Rentan

Whats New
Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Kecepatan Internet RI Peringkat Bawah di ASEAN, Bisa Hambat Pengembangan Ekonomi Digital

Whats New
Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Politisi Gerindra Siti Nurizka Jadi Komut Pusri, Stafsus Erick Thohir: Sudah Mundur dari Anggota DPR

Whats New
Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Lesu, Boeing Cuma Dapat Pesanan 4 Pesawat Baru pada Mei 2024

Whats New
Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Mulai Juli, Ini Perubahan Tanggal Tagihan dan Jatuh Tempo Paylater BCA

Whats New
Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Kemenhub dan Kedubes AS Gelar Workshop Keamanan Kapal dan Pelabuhan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com