Mulai 1 Mei 2023, Jual Emas Wajib Jadi Pengusaha Kena Pajak

Yang dimaksud jasa di sini mencakup modifikasi, perbaikan, pelapisan, penyepuhan, pembersihan, dan jasa dengan nama lain yang mewakili itu semua.

Untuk pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan yang belum dikukuhkan menjadi PKP saat peraturan ini berlaku, PPN yang dikenakan dalam setiap transaksinya adalah sesuai tarif berlaku, yaitu 11 persen. Namun, pajak masukan ini dapat dikreditkan ketika yang bersangkutan telah menjadi PKP.

Tarif PPh dan perkecualiannya

Untuk penjualan empas perhiasan dan emas batangan, pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan kepada pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan adalah PPh Pasal 22 dengan tarif 0,25 persen dari harga jual emas perhiasan dan atau emas batangan.

Penjualan yang dikenakan PPh Pasal 22 ini berlaku baik untuk penjualan sebagian maupun seluruh emas perhiasan serta bahan baku berupa emas perhiasan dan atau emas batangan.

PPh Pasal 22 dikenakan pula untuk penjualan perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata, dan atau batu lain, termasuk bahan baku yang dimaksudkan untuk membuat emas perhiasan. Penjualan emas batangan yang dilakukan secara digital dikenai pula PPh Pasal 22 ini.

Khusus untuk PPh, penjualan emas perhiasan dan emas batangan tidak dikenai PPh Pasal 22 atas transaksi kepada:

• konsumen akhir
• wajib pajak yang dikenai PPh final
• wajib pajak yang memiliki surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22
• Bank Indonesia
• pasar fisik emas digital sesuai ketentuan perdagangan berjangka komoditas

Penjualan kepada konsumen akhir, Bank Indonesia, dan pasar fisik emas digital yang sesuai ketentuan perdagangan berjangka komoditas, yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22 tidak disertai surat keterangan bebas pemotongan dan atau pemungutan PPh.

Untuk penyediaan jasa terkait perhiasan, pabrikan emas perhiasan dan pedagang emas perhiasan dikenai PPh pasal 21 jika berstatus wajib pajak orang pribadi dalam negeri, PPh Pasal 23 bila berupa wajib pajak badan dalam negeri dan memiliki bentuk usaha tetap. Namun, bila jasa ini diberikan sebagai natura maka imbalannya dikenai PPh Pasal 22. 

Ketentuan peralihan dan penutup

Seluruh layanan jasa yang dilakukan berdasarkan perjanjian sebelum PMK Nomor 48 Tahun 2023 ini terbit tetapi baru dibayar sesudah regulasi ini terbit, imbalannya dikenai PPh Pasal 23. 

Untuk penjualan emas perhiasan pada kurun 1 April 2022 sampai 30 April 2023 yang mengikuti ketentuan PMK Nomor 30/PMK.03/2014, PPN-nya tetap mengikuti ketentuan PMK Nomor 30/PMK.03/2014 kecuali untuk besaran tarif PPN-nya yang sudah harus merujuk pada ketentuan terbaru.

Kriteria emas batangan yang dimaksud dalam PMK Nomor 48 Tahun 2023 ini merujuk pada Penjelasan Pasal 25 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf g Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022, yang berlaku sejak 12 Desember 2022.

PMK Nomor 48 Tahun 2023 sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlaku PMK Nomor 30/PMK.03/2014 serta Pasal 1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 3 ayat (1) huruf i PMK Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir menjadi PMK Nomor 41/PMK.010/2022.

Naskah lengkap PMK Nomor 48 Tahun 2023

Berikut ini adalah naskah lengkap PMK Nomor 48 Tahun 2023 sebagaimana termuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Keuangan, yang dapat diakses dan atau diunduh langsung di sini:

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI